Kemenkeu Jawab Aksi Protes Bupati Kepulauan Meranti Terkait Dana Bagi Hasil yang Dinilai Kurang

Jakarta - Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Putut Hari Satyaka menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) kepada Kabupaten Kepulauan Meranti itu sangat besar daripada sumbangan penerimaan negara dari daerah tersebut. 

Putut sebut pemerintah telah menyediakan anggaran belanja lebih dari Rp 3.000 triliun pada tahun ini. 

Kemudian dari total anggaran tersebut sebesar Rp 804,8 triliun itu akan dibagikan secara langsung ke daerah-daerah melalui transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. 

"Jadi kalau bisa dilihat imbangnya, berapa sih yang diambil dari Meranti, dibandingkan yang dikembalikan pemerintah pusat lewat berbagai belanja pusat atau daerah? Itu jauh lebih tinggi yang dikeluarkan pusat untuk Kabupaten Meranti," jelas Putut, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022). 

Sementara diketahui, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan anggaran belanja mencapai Rp 2.000 triliun. Kendati demikian, Putut mengatakan meski namanya belanja pusat tetapi hasil dari belanja tersebut juga dinikmati oleh masyarakat di seluruh daerah Indonesia. 

Baca Juga

Selat Hormuz Resmi Ditutup, DPR Wanti-wanti Dampaknya: Ancaman Nyata bagi APBN dan Daya Beli Rakyat

Bahkan dia sebut belanja yang digelontorkan untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara yang diperoleh dari daerah tersebut.  

Ada pun, belanja Pemerintah Pusat sendiri tak pelak seperti subsidi, bansos, hingga sejumlah pembangunan infrastruktur di seluruh daerah, tak terkecuali Meranti. 

Bupati Meranti saat Protes soal Dana Bagi Hasil (ant)

Sebagai informasi, sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti M Adil melakukan aksi protes kepada Kementerian Keuangan terkait soal jatah Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan salah satu komponen TKD. 

Adil mempertanyakan mengapa daerahnya tidak mengalami kenaikan dana anggaran meski harga dan produksi minyak diketahui meningkat signifikan. 

Tidak sampai di situ, mewakili masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Adil bahkan mengancam akan melepaskan diri dari Indonesia, sebab diketahui Meranti sendiri berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan secara geografis dekat dengan Malaysia. (agr/put)