Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya terus menambah rekam jejak baik dengan menandatangani kerjasama dengan pemerintahan Inggris.

Menteri KLHK Siti Nurbaya bersama Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup UK (United Kingdom) Lord Goldsmith mendatangani MoU bidang lingkungan dan iklim, Sabtu (22/10/2022).

"Kerja sama itu khususnya Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Dengan MoU ink, kedua belah pihak bertujuan membangun persahabatan yang lebih kuat. Itu guna mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan," ujar Menteri KLHK Siti Nurbaya.

Dia menjelaskan tiga tujuan MoU secara khusus, pertama mempromosikan kerjasama yang selaras dengan peran utama Indonesia dalam FLEGT UK VPA dan ambisi untuk mencapai FOLU Net Sink pada tahun 2030. 

Kedua ialah mempromosikan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia dan ketiga meningkatkan kolaborasi berbagi praktik terbaik untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan terkait.

"Saya berharap kita dapat bekerjasama dengan pemerintah Inggris untuk mendukung implementasi Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia, menuju pencapaian National Determined Contribution (NDC), khususnya melalui pengelolaan hutan lestari," jelasnya.

Sementara itu, Lord Goldsmith mengaku pihaknya mengapresiasi langkah perpanjangan kerjasama dengan Indonesia terkait masalah iklim.

Menurut dia, apresiasi juga kepada Indonesia untuk target dan rencana Operasi FOLU Net Sink 2030.

“Inggris bangga telah dipercaya dalam peran sebagai Presiden COP26 oleh masyarakat internasional dan akan terus bekerjasama dengan mitra di seluruh dunia, untuk memobilisasi keuangan untuk iklim dan alam. 

Melalui MoU ini dan pertemuan dengan Menteri Siti Nurbaya, saya berharap untuk memajukan kerjasama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan pembangunan rendah karbon," ujar Lord.

Selain itu, Lord menyinggung terkait pemerintah Indonesia yang menjadi Kepresidenan G20 tahun ini.

Menurutnya, Indonesia memainkan peran utama dalam memastikan semua komitmen yang ditetapkan dalam agenda G20 terpenuhi.

"Itu termasuk transisi energi, karena kita berusaha untuk mengatasi peningkatan dampak perubahan iklim dan menjaga agar target suhu Perjanjian Paris tetap terjangkau," imbuhnya. (lpk/muu)