Jakarta - Sejak pemanggilan pertama sebagai saksi hingga pemanggilan sebagai tersangka, Gubernur Papua, Lukas Enembe belum pernah datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

Lukas berhalangan hadir lantaran sakit keras yang dideritanya. Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Lukas, Aloysius Renwarin di gedung KPK, Senin (10/10/2022).

Aloysius meminta, jika KPK ingin memeriksa Lukas harus dilakukan di lapangan terbuka di Papua. Itupun nanti setelah kondisi kesehatan Lukas Enembe membaik.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan budaya di Papua yakni disaksikan oleh banyak masyarakat Papua.

"Panggilan terhadap bapak Lukas disepakati oleh keluarga dan masyarakat adat Papua mereka menyatakan bahwa pemeriksaan bapak Lukas perlu dilakukan di Jayapura," kata Aloysius di Gedung KPK.

"Sesuai dengan budaya Papua, bukan sembunyi-sembunyi di KPK Jakarta. Mereka minta tetap di Papua secara terbuka di lapangan terbuka," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa menurut budaya Papua, perempuan dan anak itu dilindungi. Dalam hal ini yang dimaksud ialah istri dan anak Lukas yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

"Apalagi yang diperiksa seorang bapaknya itu dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan menyalon. Sesuai yang ada di masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua karena Pak Lukas kepala suku besar," ucapnya.

Dia menambahkan, Lukas merupakan tokoh besar dan Kepala Suku yang telah dikukuhkan pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu oleh dewan adat Papua.

Oleh karena itu, Aloysius menegaskan alasannya mengapa pihaknya meminta diperiksa di tempat terbuka.

"Beliau sangat gentlemen akan diperiksa di Papua di halaman terbuka dengan khas Papua semua disaksikan oleh rakyat Papua. Beliau merupakan tokoh besar Papua kepala suku besar maka harus diperiksa di depan rakyatnya," tandasnya.

Istri dan Anak Lukas Tolak Panggilan KPK

Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, yakni Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe menolak panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.