"Gagasan itu sendiri bertentangan dengan gagasan Gubernur. Toh Gubernur merobohkan atap JPO dengan alasan bahwa kita harus bisa melihat dengan jelas, artinya Gubernur itu punya pemikiran bahwa kota itu punya lanskap," lanjut Rizal.

Adapun alumnus Universitas Indonesia (UI) ini menyatakan bahwa sejatinya lanskap perkotaan itu harus dihargai terutama yang berkaitan dengan nilai sejarah.

"Lanskap itu harus dihargai bukan hanya lanskap dalam artian bangunan hasil karya arsitek pasca Soekarno, tetapi juga lanskap sejarah yang dibuat dan diartikan oleh Soekarno," tegasnya.

Sementara, Tj bersikeras bahwa konsep pembangunan revitalisasi halte Bundaran HI merupakan bagian dari gagasan Anies Baswedan. Sehingga hal ini dipertanyakan oleh JJ Rizal.

Kendati Anies dinilai sangat memperhatikan situs nasional dan situs kolonial di Jakarta, seperti revitalisasi Kota Tua.

"Tj sendiri menyempal dari gagasan Gubernur, jadi ini gagasan siapa itu pertanyaannya. Hal ini sudah melanggar UU Cagar Budaya dan bertentangan dengan Gubernurnya, itu kan ajaib menurut saya," pungkas Rizal.

PT TransJakarta Dinilai Tutup Mata

Sejarawan Indonesia JJ Rizal kembali berkomentar terkait pembangunan Halte Bundaran HI yang menutupi pandangan ke arah Patung Selamat Datang. 

Terlebih pada Jumat malam (7/10/2022) ada agenda hendak meresmikan Halte Bundaran HI yang ingin dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meski tahap revitalisasi belum selesai digarap.

"Ini acara menurut saya menggambarkan kegelisahan yang luas terkait bagaimana pembangunan halte Jakarta itu bertabrakan dengan kepentingan pelestarian budaya," kata JJ Rizal saat dihubungi media, Sabtu (8/10/2022).

Lebih lanjut, Rizal menuturkan bahwa pihak PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menutup mata seolah tidak peduli terhadap keberadaan bangunan cagar budaya.

"Saya melihatnya Tj menutup mata sama sekali keberadaan cagar budaya, dan menurut saya siapa pun tahu itu bangunan warisan Soekarno," tuturnya.

Ada pun yang menjadi permasalahan adalah PT TransJakarta tidak memperhatikan kawasan cagar budaya dan melakukan upaya yang bertolakbelakang dengan pelestarian.

"Tapi persoalan besarnya adalah pemanfaatan untuk keperluan yang baru itu harus memperhatikan cagar budaya, problemnya pada Tj ini mereka tidak memperhatikan, justru melakukan sesuatu yang bertolakbelakang dengan upaya pelestarian," lanjutnya.