Kejagung Sebut JPU sudah Koordinasi dengan Intelijen Cekal Putri Candrawathi ke Luar Negeri

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) telah melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Putri Candrawathi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI, Fadil Zumhana mengatakan JPU dan Kejari Jaksel telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak dalam melakukan pencekalan terhadap Putri Candrawathi. 

"Untuk tidak melarikan diri ke luar negeri, jaksa penuntut umum yang ditunjuk sudah berkoordinasi dengan bidang intelijen segera setelah dinyatakan lengkap untuk melakukan cegah tangkal pencekalan agar tidak ke luar negeri," kata Fadil dalam konferensi persnya di Gedung Jampidum Kejagung RI, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Fadil menuturkan untuk saat ini tersangka Putri Candrawathi Masih belum dilakukan penahanan meski telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 

Menurutnya langkah tak dilakukannya penahanan terhadap Putri Candrawathi merupakan kewenangan dari JPU dengan melihat sejumlah indikator terhadap tersangka. 

"Untuk penahanan PC, ini saya beri penjelasan, itu dalam KUHAP diatur dalam kewenangan penahanan dalam setiap jenjang penanganan perkara. Itu kewenangan sepenuhnya jaksa penuntut umum, nanti kalian bisa lihat perkembangannya jaksa penuntut umum bisa bersikap apa di sana. Kalau jaksa mengkhawatirkan melarikan diri, merusak tindak pidana dan barang bukti atau akan melakukan tindak pidana lain, ini alasan-alasan dijadikan dasar objektif dari segi pasalnya bisa ditahan dan subjektif khawatir tidak jaksa melarikan diri," ungkapnya. 

Di sisi lain, kata Fadil pihak JPU berhala turut serta melakukan penahanan terhadap Putri Candrawathi. 

Kendati demikian, jaksa penuntut umum hingga saat ini masih membiarkan Putri Candrawathi selaku tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bebas tanpa adanya penahanan. 

Padahal berkas perkara Putri Candrawathi telah dinyatakan lengkap dan siap disidangkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 

"Penyidikan untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan sebagaimana pasal 121 selama 20 hari, diperpanjang 40 hari oleh jaksa. Begitu juga (jaksa) penuntut umum berwenang melakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 29 karena ancaman pidana diatas 9 tahun bisa diperpanjang 2x30. tetapi tentang ditahan tidaknya seseorang itu tentu ada alasan objektif dan subjektif," pungkasnya. (raa/put)