Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan mengapa dia dan rekan sejawat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) hingga tahun 2026 sementara jabatan keduanya berakhir pada 2022.

Riza menuturkan hal ini terjadi karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diadakan pada 2024 mendatang, sehingga dalam renggang waktu itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Gubernur dan Wagub DKI periode saat ini menyusun RPJMD hingga 2026.

“Pada 16 Oktober 2022 ini Pak Anies dan saya selesai, di 17 Oktober nanti Presiden dan Mendagri menunjuk Pj Gubernur sampai dengan nanti pelantikan Gubernur yang baru diperkirakan karena Pilkada-nya 27 November 2024, dan bisa-bisa itu paling cepat Januari atau Februari 2025,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/9/2022).

“Nah di masa itu tidak ada RPJMD, kami sekarang diminta oleh Kemendagri untuk menyusun rencana pembangunan daerah sampai 2026, tapi itu kan masih ide semangat pemimpin yang sekarang,” lanjut Riza.

Namun politikus Partai Gerindra ini mengatakan tidak menutup kemungkinan apabila Pj Gubernur DKI Jakarta nanti ingin mengisi program miliknya sendiri.

“Kalau teman-teman, siapa pun yang ditunjuk menjadi Pj tentu ingin punya visi misi sendiri, program sendiri, dan sebagainya,” ujarnya.

Kendati demikian, Pj Gubernur tidak memiliki kuasa yang luas dalam membuat kebijakan atau program baru. Hal ini terjadi karena tidak ada persiapan terlebih dahulu dalam menyusun program, sehingga ketika dia dipilih dan dilantik menjadi Pj Gubernur, umumnya hanya menjalankan program turunan.

Hal ini berbeda dengan calon Gubernur yang mengikuti Pilkada, karena enam bulan hingga satu tahun sebelum Pilkada berlangsung mereka dituntut untuk mempersiapkan program. (agr/put)