Jakarta - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap Presiden Joko Widodo memilih Penjabat (Pj) Gubernur yang memahami karakteristik Jakarta sebagai kota jasa.

"Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka pelaku usaha berharap agar Presiden dalam menunjuk Pj Gubernur adalah sosok yang mumpuni dan memahami karakteristik Kota Jakarta sebagai kota jasa. Sehingga, tidak salah dalam mengambil kebijakan," jelas Sarman, melansir dari keterangan resmi, Selasa (20/9/2022).

Sarman juga meminta agar sekiranya kandidat Pj Gubernur harus memiliki pengalaman dalam memimpin birokrasi, jaringan yang luas baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan koordinasi dengan jajaran Forkopimda.

Mantan Komisaris Utama PT Delta Djakarta ini menegaskan Pj Gubernur harus menguasai pengetahuan terkait profil ekonomi Jakarta.

"Paling penting mendalami akan profil ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif," katanya.

"Terlebih lagi saat ini dalam proses pemulihan ekonomi di DKI Jakarta sangat dibutuhkan situasi yang kondusif, aman dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha," lanjutnya.

Sebagai informasi, periode Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan segera berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022.

Sementara itu, pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo akan menunjuk dan melantik Pj Gubernur DKI Jakarta sampai terpilihnya Gubernur definitif pada Pilkada serentak November 2024.

Hal ini juga sesuai dengan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada bahwa Penjabat Kepala Daerah (PKD) memiliki kewenangan yang nyaris sama dengan kepala daerah definitif.

Dengan demikian, Pj Gubernur DKI Jakarta sangat strategis mengingat masa baktinya hampir 2,5 tahun.

"Sebagai kota jasa, DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Untuk itu, Jakarta membutuhkan Pj Gubernur yang mengenal dan mengerti karakteristik Jakarta sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan apalagi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra," pungkasnya. (agr/nsi)