Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait perdebatan perihal dia diimbau tidak membuat kebijakan strategis di akhir masa jabatannya.

Menurut Anies salah satu bentuk dari kebijakan atau program strategis adalah Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). Sementara RPD telah disepakati dan ditetapkan bersama hingga tahun 2026. 

Siapa pun nanti yang akan menggantikan posisi Anies, dia mengimbau agar dapat melaksanakan tugas RPD sebaik-baiknya.

"Jadi RPD itu sudah ditetapkan sampai tahun 2026, jadi siapa pun yang bertugas di provinsi maupun seluruh Pj harus melaksanakan RPD yang ditetapkan bersama," jelas Anies saat ditemui di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2022).

Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan bahwa RPD tidak hanya berlaku di Jakarta saja, namun di seluruh provinsi memiliki program ini. Program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga diperuntukkan bagi masyarakat.

"RPD bukan hanya dibuat di Jakarta, tapi di seluruh provinsi. Jadi saya rasa kita semua yang berada di pemerintahan pasti mengambil sikap bertanggung jawab," tuturnya.

"Semua program yang dibuat adalah program dari warga Jakarta untuk warga Jakarta yang proses penyusunannya melalui para wakilnya," lanjut Anies.

Sementara, diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membela Anies terkait perdebatan tidak boleh membuat kebijakan strategis.

Perdebatan ini beberapa kali disinggung oleh DPRD DKI Jakarta. Kendati demikian, Riza menyatakan bahwa tidak ada larangan terkait membuat kebijakan strategis meski masa jabatan tinggal satu bulan.

"Jadi kalau berdasarkan aturan itu tidak dilarang gitu, namun mungkin maksud teman-teman DPRD ya karena tinggal sebulan lagi," kata Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Politikus Partai Gerindra ini ini mengatakan semua keputusan kembali lagi kepada rekan sejawat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menilai Anies adalah sosok yang bijak dalam membuat kebijakan.

Lebih lanjut, Riza menjelaskan jika sewaktu-waktu ada kekosongan di bagian Kepala Dinas, akan meninjau terlebih dahulu sejauh mana urgensi yang diperlukan.