PMI Belum Bayar, Kontraktor Cabut Instalasi Sumur Bantuan Korban Gempa Lombok

Mataram, Nusa Tenggara Barat - Kontraktor pelaksana proyek pembangunan sumur bor air bersih bantuan Palang Merah Indonesia (PMI) mencabut instalasi sumur bor yang telah telah terpasang di sepuluh titik di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Pencabutan proyek instalasi air bersih dengan nilai Rp1,7 miliar ini, dilakukan kontraktor pelaksana proyek, lantaran PMI NTB yang disebut selaku pemilik proyek, belum membayar hasil pekerjaaan mereka yang telah rampung.

"Pekerjaan udah selesai dua tahun lalu, tapi hingga kini tidak ada sepeserpun bayaran yang kami terima. kami hanya dijanji-janji terus," jelas Ismail kontraktor pelaksana proyek.

Langkah penagihan dan negosiasi telah dilakukan pihak kontraktor, kepada PMI NTB, tetapi hanya janji-janji yang tak kunjung ditepati mereka terima. Bahkan PMI NTB malah menyalahkan PMI Pusat yang belum mengucurkan dana pembayaran. Padahal proyek tersebut merupakan proyek bantuan kemanusiaan pasca gempa pada tahun 2019- 2020.

"Pak Ridwan Hidayat selaku ketua PMI sudah membuat dua kali surat permohonan pembayaran kepada PMI Pusat, tapi kami tidak tahu apakah surat itu benar dikirim atau tidak atau hanya sekadar untuk meredakan kesabaran kami saat kami tagih terus, kami gak tahu," imbuh Ismail kecewa.

Sementara, Ketua PMI NTB, Ridwan Hidayat mengatakan proyek pembangunan sumur bor air bersih yang dipersoalkan kontraktor itu bukan merupakan program PMI.

Baca Juga

Ungkap Penyebab Turunnya PMI Manufaktur, Kadin Wanti-wanti Risiko Serius di Sektor Padat Karya

"Tidak ada satu dokumen pun yang mencatat bahwa itu program PMI. Justru secara hukum PMI NTB dicatut namanya oleh oknum relawan," jelasnya.

Namun, dalam sejumlah dokumentasi progres pembangunan sumur bor di 10 titik, ketua PMI NTB bersama sejumlah pengurus terlihat berada di lokasi pembangunan melakukan monitoring dan pengecekan.

"Ini kan aneh. Mereka bilang tidak ada kontrak pekerjaan, dan bukan program PMI kok dalam dokumentasi kami mereka ada di lokasi," tanya Ismail .

Ismail berharap, sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas PMI Pusat segara turun ke bawah, dan menyelesaikan persolan ini. Sehingga masyarakat yang sudah menerima manfaat bantuan kemanusiaan dapat terus menikmatinya. (Herman Zuhdi/act)