Kronologi Beras Banpres yang Terkubur di Depok, JNE: Tak Ada Perbuatan Melawan Hukum!

Jakarta - JNE Express menjelaskan kronologi beras bantuan presiden (Banpres) yang ditemukan terkubur di lahan milik JNE di daerah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Hal ini seiring dengan tuduhan dari seseorang berinisial R yang menyatakan JNE menimbun beras Banpres untuk bantuan sosial Covid-19.

Samsul Djamaludin selaku VP Quality Assurance and Facility Management mengungkapkan, JNE mulanya menjalin kontrak dengan PT. SSI untuk distribusi beras Banpres pada Mei dan Juni 2020. Namun, dalam distribusi itu terkena hujan.

"Proyek distribusi beras ini kita lakukan di bulan Mei dan Juni 2020. Itu semua kita lakukan proses delivery tuntas karena kontrak kita di Mei dan Juni 2020. Beras kami terima dari Bulog dalam kondisi baik tapi dalam proses transportasi kena hujan," kata Samsul dalam konferensi pers di Jet Ski Cafe, Jakarta Utara, Kamis (4/8/2022).

Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris, mengatakan total beras yang akan didistribusikan sebanyak 6.199 ton, dan 3,4 ton mengalami kerusakan akibat terkena hujan. Seluruh beras tersebut disalurkan ke 247.997 keluarga penerima manfaat di seluruh kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. 

"Di Depok total penerimanya 247.997 keluarga penerima manfaat. Berat totalnya 6.199 ton yang rusak hanya 3,4 ton," ujar Hotman dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga

Ditjen Imigrasi: WNA Asal Inggris Meninggal di Kantor Imigrasi Depok Akibat Bunuh Diri

VP Marketing JNE Eri Palgunadi menjelaskan beras Banpres itu terdiri dari 25 kg, 20 kg, dan 5 kg.

Lebih lanjut, Hotman mengatakan 3,4 ton beras rusak itu awalnya disimpan di gudang JNE selama 1,5 tahun. Namun, beras tersebut semakin rusak sehingga sepakat untuk dibuang. 

"Akhirnya ada ide ya udah dikubur aja. Kebetulan ada lahan yang penjaganya setuju," ujar Hotman. 

"Jadi secara utuh tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan JNE. JNE tidak pernah timbun beras bantuan presiden. JNE membuang dengan cara mengubur beras yang rusak. Sedangkan beras penggantinya dipesan baru dan kemudian dibagikan ke rakyat," pungkasnya. (saa/ebs)