Mendagri dan Menteri PKP Gaspol Renovasi 1.000 RTLH di Sitaro, Tegaskan Negara Hadir di Perbatasan

Ia menjelaskan, penetapan alokasi program di Sitaro didasarkan pada tiga pertimbangan utama.

Pertama, posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara.

Kedua, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik.

Ketiga, dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” terangnya.

Kolaborasi antara BNPP RI dan Kementerian PKP diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

Program ini tidak hanya memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mempertegas kehadiran negara secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia. (rpi)

Baca Juga

Ketum Ormas GRIB Jaya Hercules Geram, Tantang Maruarar Sirait dan KAI soal Sengketa Lahan di Tanah Abang Milik Negara