Ini Kata Pengusaha Soal Independensi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana institusi Polri di bawah kementeriaan atau lembaga menjadi polemik dan perbincangan hangat publik.

Di tengah polemik itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menegaskan jika Polri tetap di bawah langsung Presiden RI.

Langkah tegas Listyo pun menuai dukungan dari sejumlah kalangan termasuk tokoh pemuda Pekanbaru sekaligus pengusaha muda yakni Iyon Afrila.

Sumber :

• Istimewa

Iyon mengatakan pernyataan Listyo mesti mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan nasional serta kepastian hukum di Indonesia.

“Polri yang berada langsung di bawah Presiden adalah hasil reformasi yang bertujuan menjaga profesionalisme dan netralitas institusi kepolisian. Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, itu berpotensi menimbulkan dualisme komando dan tarik-menarik kepentingan politik,” ujar Iyon kepada awak media, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Baca Juga

KPK Sambangi Kortastipidkor Polri, Koordinasi Soal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Iyon menilai independensi Polri sangat dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek.

Menurutnya independensi Polri juga dibutuhkan mengingat iklim investasi dan dunia usah yang juga membutuhkan kepastian dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Bagi dunia usaha, khususnya pengusaha muda dan UMKM di daerah, stabilitas keamanan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Jika struktur kepolisian menjadi tidak jelas, maka iklim investasi dan usaha juga akan terdampak,” katanya.

Iyon juga menyoroti risiko tumpang tindih kewenangan jika Polri berada di bawah kementerian ataupun lembaga. 

Hal tersebut dinilai justru dapat melemahkan institusi kepolisian dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem keamanan nasional.

Ia berharap pemerintah dan DPR dapat menghentikan wacana tersebut dan lebih fokus pada upaya memperkuat profesionalisme, transparansi, serta pengawasan terhadap kinerja Polri.

“Sikap Kapolri ini patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen menjaga semangat reformasi dan kepentingan masyarakat luas. Yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan institusi, bukan perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik,” pungkasnya.(raa)