Sederet Kontroversi Bupati Sudewo yang Pernah Didemo Warga Pati Berujung Terjerat OTT KPK

Jakarta, tvOnenews.com- Masih ingat Bupati Sudewo? yang kabarnya sempat viral dimedia sosial karena didemo oleh warga Pati. 

Kabar terbarunya, Sudewo telah masuk jaringan operasi tangkap tangan (OTT) komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal ini membuat nama Sudewo kembali viral. 

Sumber :

• Antara

Diketahui, hari penangkapan Sudewo berbarengan dengan Wali Kota Madiun, Maidi, sejak Senin pagi (19/1) kemarin. 

Sejauh ini keduanya masih dalam pendalaman oleh KPK. Sehingga masih menunggu keterangan lebih lanjutnya. 

Berikut Sederet Kontroversi Bupati Sudewo yang Ditangkap KPK, antara lain:

Baca Juga

Update Nasib Bupati Pati di KPK, Budi Prsetyo sebut Alasan Perpanjang Penahanan Sudewo

1. Kebijakan Menaikkan PBB 

Urutan pertama, ada kebijakan Sudewo yang sempat memantik kritikan warga Pati. Kurang dari sebulan menjabat, ia langsung menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

Kebijakannya tersebut, dinilai warga Pati bisa memberatkan masyarakat kecil. Hal inilah yang memicu demo besar-besaran pada waktu 2025.

Sebab pernyataannya kala itu, dianggap menantang warga untuk menggelar demo justru memperbesar eskalasi protes.

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com/istimewa viva.co.id

2. Demo Besar 

Usai menerima kritikan dari warga Pati, tak lama dari pernyataan-pernyataan Bupati Sudewo dianggap menantang itu. Pada Rabu (13/8), puluhan ribu massa memadati Alun-Alun Pati menuntut Sudewo mundur. 

Aksi demo ini viral, sampai diwarnai kericuhan, termasuk pelemparan botol, perusakan fasilitas, hingga pembakaran mobil dinas polisi.

Sumber :

• ANTARA

3. Dikaitkan kasus dugaan korupsi 

Setelah namanya viral karena didemo warga Pati. Nama Sudewo juga muncul dikaitkan dengan terlibat dalam dugaan kasus korupsi.

Melansir dari Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap bahwa Sudewo termasuk salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Namun, kabar terbarunya, soal Bupati Sudewo masuk jaringan OTT KPK pada Senin (19/1) kemarin, KPK menyebut kepala daerah tersebut masih diperiksa di Polres Kudus, Jawa Tengah.