Sebulan Bencana Sumatera-Aceh, Pemerintah Indonesia Dinilai Respons Cepat Lakukan Pemulihan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menuai respons dari berbagai pihak usai sebulan berlalu.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menilai pemerintah pusat telah bergerak cepat merespons bencana yang terjadi.
“Sejauh ini pemerintah pusat sudah baik dan maksimal dalam mengeluarkan kebijakan publik. Dalam hal kebijakan publik itu yang dinilai adalah yang terpenting itu kebijakannya sudah menyentuh masyarakat banyak dan kelihatan hasilnya di publik,” kata Trubus kepada awak media, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Trubus menuturkan respons cepat dilihat dari adanya laporan yang dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengenai langkah pemerintah dalam penanganan bencana tersebut.
Teddy mengungkap pembangunan hunian bagi warga terdampak terus menunjukkan progres signifikan.
“Mengenai jumlah hunian, dalam satu bulan ini, seminggu ke depan ada 600 rumah hunian yang akan jadi, minggu depan insyaallah jadi. Kemudian dari BNPB, ada 450 hunian,” ujar Teddy. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Teddy mengatakan Presiden RI, Prabowo Subianto juga menginstruksikan percepatan pembangunan hunian dalam skala besar.
Pembangunan tersebut ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang warga terdampak. Selain hunian sementara, pembangunan hunian tetap juga mulai berjalan.
Menurutnya pemulihan pascabencana dapat berjalan karena kolaborasi lintas sektor baik pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan yang saling bahu-membahu.
“Ya semuanya bahu membahu kerja sama,” ujarnya.
Teddy juga menyebut sejumlah sekolah dan pasar mulai beroperasi kembali, menandakan aktivitas sosial dan ekonomi perlahan pulih.
Selanjutnya, Trubus menyebut pemerintah pusat telah mengirimkan berbagai bantuan logistik, mulai dari pangan hingga kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti jembatan dan akses jalan juga terus dilakukan.
“Terus infrastruktur kayak jembatan semua akses sudah dibuka listrik. Hampir 90% listrik sudah dinyala,” ujar Trubus.
Di sisi lain, Trubus menyarankan pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif karena memahami kondisi lapangan secara detail.
Menurut dia, pemerintah pusat justru telah berupaya optimal menyalurkan bantuan dasar.
Trubus menekankan distribusi bantuan seharusnya digerakkan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga aparatur di tingkat kabupaten. Sebab, pemerintah daerah memiliki struktur yang lengkap untuk mendukung kerja pemerintah pusat.
Selain pemerintah daerah, Trubus menilai peran relawan dan organisasi nonpemerintah (NGO) perlu dikoordinasikan secara lebih baik. Ia menilai data yang disampaikan para relawan harus akurat dan berbasis kondisi lapangan.
Trubus juga mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
Ia menambahkan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggungjawab daerah terdampak tetapi juga memerlukan solidaritas nasional.(raa)
Load more