Pemerintah Ditarget Buat Kebijakan Nyata Pemberantasan Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk 'Kaleideskop Korupsi di Indonesia: Membuka Tabir Masa Lalu untuk Masa Depan Indonesia Lebih Baik' yang menghadirkan empat pembicara dengan pandangan kritis atas kondisi pemberantasan korupsi nasional. 

Uchok Sky Khadafi selaku pembicara menyoroti pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto yang berjanji mengejar koruptor hingga Antartika. 

Menurutnya komitmen tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar jargon. 

Uchok turut serta menegaskan bahwa Gen Z harus berani melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro pada pemberantasan korupsi.

“Gen Z harus berada di garis depan untuk mengkritisi pemerintah,” katanya, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sementara, Ubedilah Badrun selkau pembicara menambahkan perspektif sosial-politik dengan menilai Indonesia terbilang masih jauh dari standar negara maju jika dilihat dari pendapatan per kapita maupun tata kelola pemerintahannya. 

Ia menyebut banayak pejabat negara yang masih melakukan tindak pidana korupsi di tengah upaya pemberantasannya. 

“Saya melihat ada maling dalam struktur pemerintah hari ini korupsi adalah faktor utama yang paling menghambat bangsa untuk maju dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan pinggiran," katanya.

Sementara itu, Firman Tendry Masengi yang juga sebagai pembicara menggarisbawahi bahwa korupsi terjadi bukan karena uang tetapi karena niat yang memang sudah terbentuk dari awal. 

Ia menilai bahwa sejumlah undang-undang memang memilki banyak celah untuk praktik korupsi dan mengkritik dominasi eksekutif dalam proses legislasi, yang menurutnya melemahkan peran legislator serta menggerus prinsip check and balance.

"Praktik ini menunjukkan bahwa akar korupsi tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga pada desain sistem yang mengaturnya," jelasnya.

Di sisi lain, Ketua JIHN, Riswan Siahaan mengatakan diskusi ini salah satu bentuk kritik pihaknya kepada pemerintah.

"Sehingga diskusi ini dapat menjadi atensi pemerintah pusat hingga daerah agar lebih amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab bahwa korupsi menjadi musuh kita bersama," tutupnya. (raa)