Dari Desa Gelap ke Pusat Ekonomi Baru, Golkar Yakin soal Program 1 Megawatt

Jakarta, tvOnenews.com – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menegaskan pentingnya kebijakan 1 Desa 1 Megawatt sebagai langkah strategis mendorong pemerataan energi sekaligus menggerakkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan.

Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal listrik, melainkan menyangkut langsung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

“Saya melihat kebijakan ini memiliki manfaat ganda. Pertama, pemerataan energi listrik di seluruh Indonesia. Kedua, mendorong terciptanya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di desa,” ujar Abdul Rahman Farisi di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Abdul Rahman menjelaskan, pemerataan energi listrik akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administrasi di tingkat desa.

“Layanan berbasis listrik yang sebelumnya hanya dinikmati di perkotaan kini akan menjangkau masyarakat desa,” jelasnya.

Menurutnya, dengan listrik yang andal, berbagai fasilitas publik dapat beroperasi optimal. 

Sekolah bisa memanfaatkan perangkat teknologi, puskesmas desa dapat menggunakan peralatan medis yang lebih modern, hingga layanan digital pemerintahan desa bisa berjalan lebih cepat dan efisien.

Dorong Ekonomi Desa Jadi Kutub Pertumbuhan Baru

Lebih jauh, Abdul Rahman menekankan bahwa tersedianya listrik terutama di desa kepulauan dan daerah terisolir akan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut dia, potensi desa yang selama ini terhambat minimnya infrastruktur energi dapat berkembang pesat melalui, peningkatan kapasitas produksi UMKM dan industri rumah tangga, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, percepatan akses dan jaringan pemasaran, serta efisiensi waktu dan biaya produksi.

“Desa-desa yang sebelumnya stagnan akan berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kabupaten maupun provinsi,” katanya.

Dia menilai, ketika desa memiliki kapasitas energi memadai hingga skala 1 megawatt, maka sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata desa akan terdorong naik kelas karena dapat mengakses teknologi pengolahan dan penyimpanan yang membutuhkan listrik stabil.

Perintah Presiden Prabowo, Dieksekusi Taktis oleh Menteri Bahlil

Abdul Rahman menjelaskan, program percepatan swasembada energi melalui 1 Desa 1 Megawatt merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diterjemahkan secara cepat dan taktis oleh jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

Kebijakan ini dinilai sangat relevan mengingat masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, serta 3.264 desa yang sama sekali belum memiliki akses listrik.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti fakta bahwa ribuan desa di Indonesia hingga kini masih gelap gulita dan belum menikmati listrik.

Bahlil menekankan bahwa penyelesaian program Listrik Masuk Desa tidak boleh terus menjadi persoalan berulang setiap periode pemerintahan. 

Oleh karena itu, ia mendorong adanya skema pembiayaan jangka panjang dan perencanaan yang matang agar program 1 Desa 1 Megawatt benar-benar tuntas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Golkar Dorong Konsistensi dan Pengawalan Kebijakan

Sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong agar kebijakan 1 Desa 1 Megawatt dijalankan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Dia menilai, keberhasilan program ini akan menjadi salah satu penentu penting dalam mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.

“Kalau listrik merata, maka kesempatan usaha juga akan merata. Dari desa akan lahir banyak pelaku ekonomi baru yang kuat dan mandiri. Inilah yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.(lgn)