Kanwil DJP DIY Seret Event Organizer CV GSI ke Kasus Pidana Pajak, Sebabkan Kerugian Negara Rp 3 Miliar

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta menetapkan perusahaan event organizer CV GSI sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan.

Perusahaan tersebut diduga menyebabkan kerugikan negara sekitar Rp 3 Miliar. Kini, dua tersangka yakni JBA selaku direktur dan YAP selaku konsultan pajak di CV GSI telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati menyampaikan, tindak pidana diduga dilakukan para tersangka dengan modus menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar.

"CV GSI melalui direkturnya diduga tidak menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari - Oktober 2018 dan menyampaikan SPT masa PPN yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk masa pajak November - Desember 2018," tutur Erna saat konferensi pers di Kejari Yogyakarta, Rabu (26/11/2025).

Adapun, kasus ini terungkap setelah Kanwil DJP DIY melakukan analisa pasca wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran secara mandiri. Darisitu, kasus tindak pidana perpajakan mulai terendus. 

Pada 2019 lalu, penyidik Kanwil DJP DIY menangani kasus ini. Pada saat itu, pihaknya telah memberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) melalui KPP Pratama Yogyakarta.

"Wajib pajak sudah kita temui dan diedukasi bahwa dia berjanji akan melakukan pelunasan atas pajak terutang. Tapi, sampai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak tidak menunjukkan iktikad baik," kata Erna. 

Atas hal tersebut, Kanwil DJP DIY melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pihaknya tetap memberikan hak bagi wajib pajak untuk menghentikan kasusnya dengan mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. 

"Waktu itu, wajib pajak sudah melakukan pembayaran tetapi belum menutup kerugian pada pendapatan negara. Kita menunggu 1-2 tahun untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak, namun tidak bisa terpenuhi, makanya kita lanjutkan ke tahapan proses penyidikan," jelasnya.

Akibat perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian pendapatan negara sekitar Rp 774.099.546 ditambah sanksi sebesar tiga kali pokok pajak sehingga total menjadi Rp 3.096.398.184.

Dalam kasus ini, YAP selaku konsultan pajak di CV GSI juga diduga telah menerima uang pajak dari perusahaan tersebut.

Namun, uangnya tidak disetorkan kepada negara. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), uang tersebut digunakan oleh yang bersangkutan untuk kebutuhan sehari-hari.

Di lokasi yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Hartono menambahkan, kedua tersangka telah diterima oleh pihaknya dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga tidak dihadirkan dalam konferensi pers hari ini.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf C, D dan I jo Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tetap cipta kerja menjadi UU.

"Beban pertanggungjawaban oleh tersangka JBA Rp 309.849.680 dan YAP Rp 464.249.866," kata Hartono.

Hartono menyampaikan bahwa kedua tersangka bisa terbebas dari penahanan bila mereka melunasinya. Namun sebaliknya, jika tidak dilakukan pelunasan maka tetap dilakukan penahanan dan perkara diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.

"Jadi pidana perpajakan itu unik. Di dalam tahap penuntutan hingga diserahkan ke pengadilan, yang bersangkutan melunasinya maka proses tetap jalan namun mereka bisa dikenakan tanpa penahanan," ucapnya. (scp/buz)