Krisis Permukiman Pesisir Semakin Parah, UI Gelar Forum Akademik dan Kebijakan WOLESS

Depok, tvOnenews.com- Research Center for Housing and Policy (RECEHPOL) Universitas Indonesia menggelar forum akademik dan kebijakan bertajuk WOLESS (Water On Land: The Ecology of the Sinking
Setlement), sebuah pertemuan ilmiah yang bertujuan merumuskan strategi komprehensif
dalam menghadapi krisis permukiman pesisir yang semakin nyata akibat kenaikan muka air
laut dan penurunan muka tanah.

Forum WOLESS menghadirkan akademisi lintas disiplin, praktisi perumahan, pejabat
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pesisir untuk menggali pendekatan
krisis terhadap tantangan ekologis, sosial, ekonomi, dan spasial yang dihadapi warga pesisir
Indonesia.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis yang menyatukan riset mutakhir dan
pengalaman lapangan untuk merumuskan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.
Perubahan iklim telah mengubah lanskap permukiman secara drastis, menciptakan
situasi di mana ribuan hektare tanah pesisir menghilang dan jutaan warga terpaksa bertahan
hidup di kawasan yang perlahan tenggelam.

WOLESS hadir sebagai upaya ilmiah dan moral untuk memastikan masyarakat pesisir tidak dibiarkan menghadapi krisis ekologis sendirian. Mereka berhak atas rumah layak, rasa aman, dan masa depan yang bermartabat.
Forum WOLESS disusun dalam tiga sesi tematk yang menyorot berbagai dimensi krisis
pesisir. Sesi pertama membahas isu hak atas tanah, legalitas huni, dan tata ruang pesisir
adapif, termasuk bagaimana negara dapat merespons status hukum “tanah musnah” akibat
tenggelam dan bagaimana zonasi baru dapat melindungi warga dalam jangka panjang.

Sesi kedua menggali inovasi desain rumah dan infrastruktur dasar, mulai dari hunian adaptif
terhadap pasang surut, teknologi bangunan rendah karbon, hingga skema peningkatan
kualitas permukiman yang menempatkan keselamatan dan kesehatan penghuni sebagai
prioritas utama. Sesi ketiga menekankan pentingnya restorasi ekologi dan ekonomi melalui
reboisasi mangrove, penguatan ekonomi biru, dan program pemberdayaan masyarakat pesisir
yang berbasis pengetahuan lokal serta prinsip keberlanjutan.

Para narasumber juga menyorot fakta bahwa penanganan kawasan pesisir tidak dapat
mengandalkan pendekatan teknokratis semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor,
pengakuan hak-hak warga negara, serta integrasi kebijakan kesejahteraan sosial agar
masyarakat yang terdampak dapat beradaptasi tanpa kehilangan identitas, penghidupan,
maupun harapan masa depan.
Forum WOLESS memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada babak krisis: memilih
untuk menunda berarti memperbesar risiko bencana kemanusiaan, tetapi bergerak cepat
dengan riset, empati, dan tata kelola yang visioner dapat menjadikan krisis pesisir sebagai babak
balik menuju transformasi ruang hidup yang lebih adil dan berketahanan.

Baca Juga

Pengamat Nilai Praktik Non Kader Jadi Ketum Bisa Rusak Demokrasi Partai