Ribka Tjipinang Dipolisikan Dugaan Hoaks Gelar Soeharto, REPDEM Sebut Tindakan Berlebihan

Jakarta, tvOnenews.com – Politikus PDIP, Ribka Tjipinang dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) usai diduga melakukan akasi penyebaran berita bohong atau hoaks terkait gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden RI ke-2, Soeharto.

Merespons hal tersebut, sayap organisasi PDIDP yakni Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) menilai laporan tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia.

Ketua Umum DPN REPDEM, Wanto Sugito mengatakan bahwa pernyataan Ribka Tjiptaning mengenai Soeharto merupakan bentuk refleksi sejarah dan kritik politik yang sah dalam negara demokratis.

{{imageId:379695}}

Menurutnya, laporan tersebut justru menunjukkan adanya kebangkitan Neo Orba dan semakin sempitnya ruang bagi suara kritis di tengah masyarakat.

“Pernyataan Ibu Ribka adalah bentuk tanggung jawab moral agar bangsa ini tidak kehilangan arah sejarah. Jika kritik terhadap masa kelam Orde Baru saja bisa dijadikan alasan untuk dilaporkan ke polisi, maka demokrasi kita sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” ungkap Wanto kepada awak media, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga

Nama Nyumarno Disebut Terima Uang di Kasus Ijon Proyek Bekasi, Ade Kuswara: Itu Urusannya Sama Sarjan Bukan Saya

Wanto menjelaskan bahwa semangat reformasi 1998 dibangun di atas dasar perlawanan terhadap pembungkaman suara rakyat.

Karenanay ia menilai langkah pelaporan tersebut bukan hanya menyerang individu tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

“Bangsa ini harus berani mengingat dan mengakui luka sejarahnya. Menyanjung penindas dan membungkam pengingat sejarah sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi yang melahirkan demokrasi hari ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Wanto menyerukan kepada aparat penegak hukum agar tidak terjebak pada kriminalisasi pandangan politik dan menegakkan profesionalitas dengan menjunjung tinggi hak asasi warga negara.

Menurut Wanto perbedaan pandangan politik tidak boleh dijawab dengan laporan pidana, melainkan dengan dialog dan pendidikan politik yang sehat.

“Demokrasi hanya bisa hidup jika kritik dilindungi, bukan ditakuti. REPDEM akan terus berdiri bersama setiap suara yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat,” tegasnya. (raa)