Pramono Anung Resmikan Portal Satu Data Jakarta: Hal Penting Bisa Ukur Kemajuan Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Portal Satu Data Provinsi DKI Jakarta di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (11/11/2025).

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini tanggal 11 November 2025, Portal Satu Data Provinsi DKI Jakarta dengan ini saya nyatakan resmi diluncurkan,” kata Pramono.

Pramono mengungkapkan bahwa portal ini penting lantaran kemajuan Jakarta dapat diukur disini.

“Bagi Jakarta, Portal Satu Data merupakan hal yang sangat penting karena kemajuan Jakarta akan bisa diukur dengan Portal Satu Data ini,” ungkap Pramono.

Pramono meyakini bahwa kemajuan suatu bangsa atau efektivitas suatu pemerintahan itu sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan data dengan benar.

“Maka dari itu, hampir semua hal yang berkaitan data, akurasi itu menjadi penting. Maka dalam rapat-rapat ketika mengambil keputusan, saya selalu mengacu pada data dalam semua persoalan termasuk hal-hal yang kemudian bersifat sensitif,” jelas Pramono.

Baca Juga

Andritany Ardhiyasa Turun Gunung Hingga Tanpa Pemain Naturalisasi, Ini Daftar Susunan Pemain Persija Jakarta Vs Persis Solo

Pramono mengharapkan dengan adanya Portal Satu Data ini, hal yang berkaitan dengan keandalan data dan keamanan data betul-betul bisa terjaga dengan baik.

“Kami meyakini sekarang ini memang sudah eranya, sudah waktunya, data digunakan sebagai acuan di dalam pengambilan keputusan. Saya bersyukur hari ini mendapatkan support sepenuhnya dari BSSN, BPS dan BPS Jakarta,” terang Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa dengan kerja sama ini nantinya data yang dihasilkan oleh BPS akan dialirkan kepada Portal Satu Data.

“Tidak hanya kami melakukan kerja sama berdasarkan data yang sudah dihasilkan oleh BPS, tetapi ada kerja sama lebih dari itu. Salah satunya adalah kita bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPS DKI Jakarta untuk melakukan pendataan RW kumuh yang nantinya akan menjadi makna dan juga memberikan support terhadap intervensi kebijakan yang akan dilakukan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta,” ucap Amalia. (ars/nsi)