DKI Ungkap Penyebab Dana Rp 14,6 T Mengendap dan Fokus Mengakselerasi Penyerapan
- Pemprov. DKI Jakarta
tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik, memastikan transparansi, dan mencapai efisiensi fiskal. Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI Jakarta mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah Pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, dan pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyatakan, tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga.
"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini di Jakarta, pada Rabu (22/10).
Suharini menambahkan, khusus untuk Pemprov DKI, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) menunjukkan angka tinggi sampai bulan November dan akan menyusut drastis di bulan Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.
"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," lanjut Suharini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick win (terbaik cepat) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).
Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di Triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Pemprov DKI juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri, serta para pemangku kepentingan lainnya.(chm)
Load more