DPRD Surabaya Sentil Lambatnya Program Dandan Omah

tvOnenews.com - Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menjalankan program bedah rumah tidak layak huni, 'Dandan Omah', mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. DPRD mendesak agar eksekusi program ini segera dipercepat, menyusul temuan adanya rumah warga yang ambruk sebelum sempat dibedah.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, menyampaikan kritik kerasnya, menilai proses administrasi hingga teknis di lapangan terlalu berlarut-larut. Ia menegaskan, layanan bedah rumah seharusnya tidak memakan waktu berbulan-bulan hanya untuk tahapan verifikasi, pengecekan, hingga estimasi teknis.

“Terutama yang sudah mengancam keselamatan penghuninya, layanan bedah rumah harus dipercepat,” kata Laila, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, percepatan ini sangat krusial mengingat Surabaya mulai memasuki musim hujan. Banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan sudah antre bertahun-tahun.

Kasus Rumah Ambruk Jadi Bukti Kelambatan
Laila secara khusus menyoroti salah satu kasus di Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Di lokasi tersebut, proses pelaksanaan program Dandan Omah dinilai sangat lambat.

Petugas disebut sudah sempat datang mengecek dan mengukur bangunan, namun eksekusi tak kunjung dilakukan. Akibatnya fatal, rumah tersebut justru ambruk. Warga akhirnya terpaksa mengungsi dan menyewa tempat tinggal sementara.

“Warga malah mendapat beban baru. Rumahnya sudah masuk daftar, tapi tak segera dibedah. Akhirnya ambruk dan keluarga itu harus kos. Ini pelajaran penting agar kepekaan aparatur pemerintah lebih ditingkatkan,” tegasnya.

Data Program dan Desakan Prioritas
Program Dandan Omah sendiri di tahun 2025 menargetkan total 2.069 rumah tidak layak huni untuk dibedah. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya menyentuh 1.600 unit.

Meski mengapresiasi peningkatan target tersebut, Laila menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kecepatan dan ketepatan sasaran.

DPRD mendorong agar pelaksanaan program Dandan Omah tidak hanya semata-mata berdasarkan antrean, tetapi harus memprioritaskan kondisi ketidaklayakan rumah yang paling parah dan mengancam keselamatan penghuninya.

Laila memastikan, DPRD akan mengawal ketat anggaran program ini dalam pembahasan RAPBD 2026, serta memastikan tidak ada rasionalisasi anggaran untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini.