Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhub Prioritaskan Konektivitas dan Keselamatan
- Istimewa
tvOnenews.com - Sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan Asta Cita dengan memprioritaskan konektivitas dan keselamatan dalam melayani masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, konektivitas dan keselamatan merupakan kunci mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan.
"Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh lini baik darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Senin (20/10).
Untuk meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan. Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75% daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Hasil survei triwulan kedua per Juni 2025 menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01%.
Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak. Saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor. Kemenhub juga memperkuat layanan Tol Laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia.
Pada sektor transportasi udara, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.
Menurut data Sisfoangud Perintis per 11 Agustus 2025, hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi penerbangan dengan 183.681 pax penumpang. Kemudian berdasarkan sumber yang sama, kinerja angkutan udara perintis kargo Jembatan Udara pada periode Januari–Juli, telah terealisasi 3.056 frekuensi penerbangan dengan muatan kargo 1.859.378 kg. Angkutan udara perintis di seluruh Indonesia saat ini melayani 22 koordinator wilayah (korwil) dari Pulau Sumatera sampai Papua.
“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu ada penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” kata Menhub Dudy.
- Istimewa
Kemudian, pada sektor udara dilakukan juga penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari–Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penumpang internasional mencapai ±13,5 juta. Angka ini naik 9,54% dibanding periode yang sama pada 2024. Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara.
Lebih lanjut, Kemenhub juga berupaya membuka konektivitas di daerah kepulauan dengan melakukan inovasi transportasi melalui pesawat amfibi/seaplane dan taksi air/water taxi. Pada 11 Agustus 2025, telah dilakukan Groundbreaking Water Aeodrome di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan infrastruktur penunjang yang menjadi titik sandar dan operasional pesawat amfibi.
Untuk pelaksanaan pelatihan pilot pesawat amfibi, dilakukan secara kerja sama dengan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi yang merupakan lembaga pelatihan pertama di Asia Tenggara dalam hal pelatihan dan pengembangan penerbangan pesawat amfibi. Harapannya, pesawat amfibi menjadi menjawab bagi kebutuhan transportasi di Pulau Sulawesi yang memiliki garis pantai panjang dengan sebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Adapun terkait taksi air, pengoperasiannya sudah direncanakan di sejumlah wilayah, salah satunya di pantai barat Pulau Bali, yakni dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) menuju Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu hingga Pantai Uluwatu.
"Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah transportasi kita. Fasilitas ini diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, meningkatkan mobilitas, serta mendukung berbagai sektor mulai dari transportasi, logistik, pelayanan kesehatan darurat yang lebih cepat bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah," tutur Menhub.
Seluruh layanan transportasi tersebut dilakukan dengan penuh keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, tahun baru 2025, serta Idulfitri 2025, yang mana pada waktu tersebut mobilitas masyarakat meningkat. Berdasarkan data Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas Polri, saat pelaksanaan Nataru 2024/2025 pada 18 Desember 2024 (H-7) s.d. 5 Januari 2025 (H+11), tercatat sebanyak 3.434 kecelakaan. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 13,96% dibanding dengan Nataru 2023/2024 sebanyak 3.991 kecelakaan. Sedangkan pada Lebaran 2025, Kakorlantas menyatakan, selama periode 23 Maret hingga 2 April 2025, jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus menjadi 1.477 kasus, atau turun sebesar 31,37%. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik juga berkurang drastis, dari 324 korban pada 2024 menjadi 223 korban pada 2025, yang berarti turun 32%.
Tak hanya mobilitas orang, Kemenhub juga ingin memastikan mobilitas barang juga berkeselamatan, khususnya truk over dimension over loading (ODOL). Menhub Dudy mengatakan, penanganan ODOL perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Untuk itu, Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 harus segera dilakukan untuk menjaga keselamatan dan daya saing logistik.
“Semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak. Lebih cepat lebih baik supaya tidak ada korban-korban lagi yang timbul berkaitan dengan ODOL,” kata Menhub Dudy.(chm)
Load more