Lewat Pos Indonesia, Pemerintah Pastikan BLT Kesra Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

tvOnenew.com - Pemerintah resmi meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

BLT Kesra akan menyasar rumah tangga pada desil 1 hingga 4 atau sekitar 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Adapun total anggaran untuk BLT ini sekitar Rp30 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan BLT Kesra merupakan bentuk penebalan bantuan sosial bagi penerima reguler sekaligus penambahan bagi keluarga baru. 

"Kalau yang program sembako setiap bulannya dapat Rp200.000, disalurkan setiap 3 bulan sekali kepada 18 juta KPM. Di triwulan keempat ini ada tambahan dari Bapak Presiden sebesar Rp900.000 per keluarga, sehingga totalnya menjadi Rp1,5 juta," ujar Saifullah.

Saifullah menegaskan, penambahan penerima bantuan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat.

"Ini dalam rangka stimulus ekonomi agar pergerakan ekonomi rakyat tetap terjaga. Kami imbau agar bantuan ini digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online atau membeli pulsa," kata Saifullah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penyaluran BLT Kesra akan dilakukan mulai pekan depan melalui dua mekanisme, yakni lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Bagi penerima yang belum memiliki rekening, penyaluran akan dilakukan langsung oleh Pos Indonesia, baik diambil di Kantorpos maupun diantar ke rumah masing-masing.

"Kalau lewat Himbara, penyalurannya langsung ke rekening penerima. Sedangkan yang belum punya rekening, akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia agar lebih cepat sampai," tutur Saifullah.

Melalui BLT Kesra, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk hadir dan memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil. Bantuan ini diharapkan tidak hanya menjaga daya beli, tetapi juga menjadi jembatan menuju program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Bapak Presiden ingin penerima manfaat ini tidak berhenti di bansos, tapi naik ke tahap pemberdayaan. Tahun ini sudah ada 77 ribu KPM yang lulus dari program bantuan dan berpindah ke pemberdayaan. Tahun depan akan kita perbanyak lagi," ujar Mensos Saifullah.