Cegah Kerusuhan Aksi Unras, ITW Desak Pemerintah Siapkan Panggung Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mendesak pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat ‘panggung demokrasi’ sebagai wadah masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan usai beberapa waktu lalu terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pada perusakan fasilitas umum.

Kemudian masyarakat juga berada dalam rasa khawatir setiap aksi unras berlangsung. Ditambah dengan dampak kemacetan lalu lintas yang meresahkan.

Sumber :

• Istimewa

“Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi memontem yang harus segera direspon untuk menyiapkan ‘panggung demokrasi’,” kata Edison, kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga

Soal Penertiban Lapangan Padel, Satpol PP DKI Masih Tunggu Surat Instruksi Dinas Citata

Lebih lanjut Edison menerangkan, panggung demokrasi akan dijadikan sebagai ajang bagi pihak-pihak yang akan menggelar unras atau menyampaikan aspirasi. 

Nanrinya di lokasi tersebut juga dihadirkan pihak-pihak terkait yang disebut oleh kelompok yang sedang menggelar unjuk rasa.

“Sehingga, unras atau penyampaian aspirasi sebagai bentuk demokrasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku berjalan tanpa mengganggu aktifitas dan produktifitas masyarakat lainnya,” tutur Edison.

Sementara itu Edison berharap agar pemerintah segera mewujudkan pembuatan ‘panggung demokrasi’ untuk mencegah atau meminimalisir potensi terjadinya aksi kerusuhan saat menggelar unras.

“Juga bentuk nyata dari pemerintah konsisten menjaga demokrasi yang nyaman dan damai bisa berlangsung di negeri ini,” terang Edison.

Dengan adanya panggung demokrasi ini, ITW optimis bahwa unras dan proses menyampaikan pendapat dapat berjalan dengan kondusif, bila pemerintah serius.

“Semua pihak ingin melihat aksi dalam bentuk unras tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegas Edison.

Aksi unras yang telah memicu peristiwa kerusuhan merugikan semua pihak. Rusaknya berbagai sarana prasarana lalu lintas maupun layanan publik telah memberikan dampak buruk serta memicu rasa tidak nyaman dan aman bagi masyarakat. 

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan semua pihak agar peristiwa yang terjadi menjadi momentum untuk mewujudkan demokrasi yang aman dan damai, serta tidak menggangu aktifitas dan produktifitas masyarakat. (ars/raa)