Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kemendagri, Massa Desak Pengusutan Dugaan Kode Etik Oknum Pejabat di Halmahera Utara

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Merdeka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (3/10/2025).

Koordinator aksi, Anang mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan buntut dari belum adanya tindaklanjut laporan yang dilayangkan pihaknya berupa dugaan pelanggaran kode etik dan moral seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Pasalnya, kata Anang, belum ada kejelasan dari laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tersebut yang disampaikan ke Kemendagri.

"Kami tidak ingin laporan masyarakat ini hanya menjadi tumpukan kertas di meja pejabat. Kemendagri harus segera memproses laporan dugaan pelanggaran etika dan moral ini, demi menjaga integritas pemerintahan daerah dan memberi kepastian hukum bagi rakyat Halmahera Utara,” kata Anang kepada awak media, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Anang menuturkan dalam aksi tersebut, perwakilan massa aksi diterima oleh staf Inspektorat Kemendagri untuk melakukan audiensi singkat. 

Pada kesempatan itu, seorang massa aksi menyerahkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Baca Juga

Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Surat terbuka tersebut berisi desakan agar laporan pelanggaran etika dan moral terhadap seorang pejabat di Halmahera Utara itu segera diproses. 

Selain surat terbuka, pihaknya juga menyerahkan bukti-bukti pendukung yang memperkuat dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah itu.

“Kami sudah menyerahkan surat terbuka dan bukti-bukti yang kami miliki. Ini bukan sekadar tuduhan, tapi sudah didukung data. Kami akan terus mengawal sampai ada keputusan tegas dari Kemendagri,” ungkapnya.

Ia pun berharap Kemendagri tidak bersikap pasif melainkan segera membentuk tim khusus untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan verifikasi terhadap laporan masyarakat.

"Pejabat publik harus menjadi teladan. Kalau dugaan pelanggaran etika dan moral ini benar adanya, maka sanksi tegas harus dijatuhkan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah,” pungkasnya. (raa)