Epidemiolog Sarankan Angka Kematian Tetap Dilaporkan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan indikator kematian dalam menilai level PPKM di berbagai daerah.

Alasannya, indikator kematian dianggap menimbulkan distorsi dalam penilaian level PPKM karena banyak input data yang tidak diperbarui di berbagai daerah.
Dikutip dari dialog Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (11/8) Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan adanya temuan penumpukan data yang diberikan oleh daerah yang menimbulkan distorsi.
“Kami temukan adanya input data yang ternyata merupakan data akumulasi dari jumlah kematian, banyak data yang ditumpuk oleh pemerintah daerah” kata Jodi.
Penumpukan data menyulitkan dalam melihat perkembangan kasus Covid-19 di daerah. Pemerintah nantinya akan memasukkan kembali indikator kematian apabila data sudah terdata rapi.
“nanti kami akan input kembali jika semua data sudah terdata rapi” kata Jodi.
Dicky Budiman, Epidemiolog menyarankan agar indikator kematian tetap dilaporkan karena penumpukan data terjadi di semua negara.
“itu memang kendala sangat wajar, bukan hanya di Indonesia, penumpukan bisa terjadi 3 minggu,tetap dilaporkan tak jadi masalah tinggal ditambah tanggal laporannya, indikator kematian tak boleh dihilangkan”, kata Dicky.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah agar terus memperbaiki kualitas data penanganan COVID-19, bukan malah menghilangkan indikator kematian dalam kebijakan PPKM.

"Jika masalahnya data kematian yang tidak diperbarui, seharusnya kualitas data ditingkatkan, bukan berarti data kematian tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level PPKM," kata politikus Partai Demokrat ini melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.(put)