Kebijakan Menteri ESDM Bahlil soal Pembelian Gas Melon Dinilai Tepat, Golkar: Keberpihakan ke Rakyat Kecil

Jakarta, tvOnenews.com – Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian LPG 3 kilogram atau gas melon mulai 2026.

Kebijakan yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini disebut sebagai langkah penting memastikan subsidi energi tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu.

“Tahun depan iya (pembelian LPG 3 kilogram berdasarkan NIK),” ujar Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

Abdul Rahman menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan yang perlu didukung sepenuhnya.

“Kebijakan ini mesti didukung, karena akan memastikan uang negara yang dialokasikan dalam bentuk subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Ini wujud keberpihakan negara kepada rakyat kecil,” ujarnya dilansir Rabu (27/8/2025).

Sumber :

• Istimewa

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mengantisipasi penerapan aturan tersebut.

“Saya berharap Pertamina menyiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk melakukan simulasi-simulasi yang memudahkan masyarakat pada saat pelaksanaannya. Pertamina juga bisa melakukan inovasi, misalnya dengan menghadirkan tabung gas non-subsidi ukuran 3,5 kilogram, karena akan lebih memudahkan konsumen, terutama pengguna transportasi roda dua,” jelasnya.

Selain itu, Abdul Rahman menyoroti perlunya edukasi publik agar implementasi kebijakan berjalan lancar.

“Sosialisasi yang masif perlu dilakukan agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme kebijakan ini. Kalau publik paham, implementasi di lapangan akan lebih lancar dan minim resistensi,” tambahnya.

Ia menegaskan, penerapan pembelian LPG 3 kilogram berbasis NIK ini juga mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata ulang kebijakan subsidi energi.

“Langkah ini bukan hanya soal teknis, tetapi bagian dari reformasi subsidi energi agar lebih adil dan berkeadilan sosial,” pungkasnya.(ant/lgn)