Silfester Matutina Bongkar Kebiasaan Noel: Dulu Sering Minta Uang, Kini Terjerat OTT KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina menyesalkan pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel, yang dinilai telah menfitnah dirinya secara terbuka dalam sebuah acara televisi swasta beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, Noel menyebut Silfester menggalang serta memobilisasi sukarelawan untuk melakukan empat kali demonstrasi di Kementerian BUMN pada 2021. Aksi itu disebut bertujuan mendesak agar Noel dicopot dari jabatan Komisaris PT Mega Eltra.

Silfester membantah tuduhan itu. Menurutnya, pernyataan Noel tidak berdasar dan merupakan fitnah keji karena tidak memiliki fakta maupun bukti.

“Pernyataan Noel sangat menyesatkan. Tidak ada fakta sedikit pun bahwa saya atau Solidaritas Merah Putih terlibat menggerakkan aksi demonstrasi tersebut,” ujar Silfester dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (24/8/2025).

Demo Dipicu Sikap Noel

Silfester menjelaskan, demonstrasi yang saat itu terjadi merupakan reaksi dari puluhan organisasi sukarelawan yang tergabung dalam “Merah Putih Bersatu”. 

Baca Juga

Soroti Sistem Partai, KPK Nilai Kaderisasi Rawan Penyimpangan: Belum Ada Lembaga Pengawas

Mereka marah setelah Noel hadir sebagai saksi yang meringankan dalam sidang kasus hukum Munarman, eks Sekretaris Umum FPI, pada Februari 2022.

Menurut Silfester, banyak pihak menilai kehadiran Noel di sidang tersebut janggal. 

“Disinyalir Noel mendapat bayaran untuk kesaksiannya itu, karena dia sendiri mengaku tidak kenal Munarman,” kata Silfester.

Selain itu, lanjut Silfester, Noel juga kerap melontarkan kritik keras kepada Menteri BUMN setelah ditunjuk sebagai komisaris PT Mega Eltra.

Ia menuding perusahaan tersebut bermasalah karena terlilit utang Rp 500 miliar, sementara gajinya dianggap kecil dan tanpa tantiem miliaran rupiah.

“Solidaritas Merah Putih sama sekali tidak ikut. Bahkan saya menolak hadir ketika diminta untuk berorasi, karena pada hari yang sama saya menjadi narasumber dalam seminar,” tegasnya.

OTT KPK

Lebih lanjut, Silfester menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Noel. Ia mengaku tidak terkejut mendengar kabar tersebut.

Menurut Silfester, Noel kerap meminta uang kepada sejumlah pihak sejak lama, bahkan sebelum menjabat sebagai pejabat publik. 

“Dulu waktu masih sulit, Noel sering datang ke kantor saya meminta uang. Banyak orang sudah tertipu karena ia menjanjikan jabatan atau proyek, padahal semuanya fiktif,” ungkapnya.

Silfester juga menyebut Noel sempat menghubungi sejumlah pengusaha setelah dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024. Dari situ, kata dia, muncul dugaan Noel melakukan praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Makanya tidak aneh ketika pada Desember 2024 sudah ada aliran dana haram sekitar Rp3 miliar yang masuk ke rekening Noel,” ujarnya.

Silfester menegaskan, OTT KPK terhadap Noel bukan jebakan, melainkan murni hasil penyelidikan lembaga antirasuah. “KPK sudah menyita rekening hingga kendaraan mewah hasil korupsi Noel. Jadi jelas ini bukan rekayasa,” katanya.

Silfester mengapresiasi langkah KPK yang dinilainya berhasil menyelamatkan uang rakyat. Menurutnya, praktik pungutan liar Noel membuat biaya pengurusan sertifikat K3 melonjak dari Rp 270 ribu menjadi Rp6 juta.

“Untuk KPK, teruslah berbuat baik dengan melawan para koruptor yang menghisap darah rakyat kecil,” pungkas Silfester.(lgn)