Prabowo Sentil Perilaku Korup BUMN-BUMD, Komisi III Siap Bekerja Sama dengan Mitra Kerja Berantas Korupsi
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
tvOnenew.com - Presiden Indonesia Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan dalam pidato kenagaraan di hadapan peserta sidang tahunan MPR/DPR dan DPD RI, Prabowo secara blak-blakan menyinggung soal korupsi di institusi pemerintahan.
"Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Seberapa besar penyelewengan yang ada di Pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia" Ujarnya dalam pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR, jum'at (15/08/2025).
Legislator komisi III fraksi PKS Nasir Djamil merespon positif dan mengaku optimis atas pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam keteguhannya memberantas korupsi di tubuh BUMN-BUMD.
"Saya yakin masyrakat sangat optimis atas apa yang disampaikan pak Presiden tadi khususnya dalam penegakan hukum" Ujarnya melalui sambungan telepon, jum'at (15/08/2025).
Lebih lanjut dirinya menyoroti kasus dugaan tipikor yang melibatkan anak usaha BUMN dengn PT Atlas Resources Tbk (AARI), dirinya akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke pimpinan komisi III untuk mengetahui sejauh mana penanganan perkara khususnya korupsi di masing-masing mitra kerjanya.
"Kita akan usulkan kepada pimpinan komisi III terkait hal tersebut (dugaan tipikor AARI) untuk dilakukan RDP meminta konfirmasi langsung kepada mitra kerja kami terkait data dan sudah sejauh mana penanganannya" tambahnya.
Sebelumnya, pada tahun 2018 dirut AARI Andre Abdi melakukan kontrak kerjasama investasi pengambil alihan saham oleh PLNBBI.
Namun dalam perjalanannya BPK-RI menemukan kejanggalan pada pembayaran uang muka serta terjadi kurangnya pasokan ke 7 PLTU di pulau jawa sehingga berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Oleh karena itu, pada tahun 2023 Kejati Jakarta telah memanggil direktur AARI Joko Kus Sulistyoko untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kejati Jakarta.(chm)
Load more