Transportasi Publik Surabaya: Antara Semangat Inovasi dan Tantangan Lapangan

tvOnenews.com - Sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya terus berbenah di sektor transportasi publik. Sejak kemunculan Suroboyo Bus pada 2018, wajah transportasi umum di Kota Pahlawan mulai berubah. Namun, apakah inovasi ini sudah sepenuhnya menjawab kebutuhan warga?

Selain Suroboyo Bus, Pemkot Surabaya juga meluncurkan Trans Semanggi dan armada feeder Wira-Wiri Suroboyo. Meski terbilang inovatif, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian.

Menurut Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, kebutuhan ideal armada saat ini mencapai 130 bus trunk dan 330 kendaraan feeder. Namun, jumlah yang tersedia masih jauh dari target. “Selain armada yang masih kurang, rute juga harus ditambah. Dari total 30 rute, baru 11 yang beroperasi. Secara bertahap akan kita tambah agar memenuhi kebutuhan warga,” ujar Eri dalam talkshow bersama tvOne.

Kendala lain adalah fasilitas halte yang belum ramah pengguna. Banyak halte minim tempat duduk, tidak memiliki papan jadwal, bahkan tidak dilengkapi akses penyeberangan yang aman. Jadwal kedatangan bus juga belum terintegrasi dengan aplikasi digital seperti di luar negeri. “Kalau di luar negeri, cukup buka Google Maps, semua info transportasi publik lengkap dengan jam kedatangan langsung muncul. Tapi ini perlu kerja sama dengan pihak aplikasi, dan biayanya cukup besar,” jelasnya.

Eri juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk transportasi publik. Surabaya baru mengalokasikan sekitar 1% dari total APBD, jauh di bawah Semarang yang mencapai 7%, apalagi dibanding kota-kota dunia yang berani menganggarkan lebih dari 30% untuk mobilitas publik.

Baca Juga

Layani Kebutuhan Energi, Ini Sebaran Wilayah Operasional dan Sarfas, serta Lembaga Penyaluran Regional Jatimbalinus

Meski begitu, DPRD dan Pemkot Surabaya berkomitmen terus mengembangkan layanan transportasi ramah lingkungan. Penggunaan armada bus listrik akan diperbanyak untuk mengurangi polusi udara.

“Transportasi publik adalah soal akses yang adil, aman, dan nyaman bagi semua warga, bukan sekadar armada dan rute. Dibutuhkan konsistensi dan keberanian untuk mengalokasikan dana lebih besar demi kualitas hidup masyarakat,” pungkas Eri.(chm)