Wacana Pemprov Papua Tengah Dirikan Universitas Negeri Dibanjiri Dukungan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mencanangkan pembangunan universitas berstatus negeri di wilayah kerjanya.

Bahkan, rencana tersebut telah memasuki tahapan pembahasan awal melalui seminar dan workshop yang berlangsung pada tanggal 30-31 Juli 2025 di Kota Nabire.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyampaikan pentingnya universitas yang membumi, memiliki karakter lokal, serta mampu menghasilkan SDM berkualitas dan kompetitif.

Dukungan pun mengalir dari sejumlah pihak terkait rencana pembangunan Universitas Negeri oleh Pemprov Papua Tengah.

Diantaranya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Tengah yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana mendirikan Universitas Negeri itu.

Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Tengah, Sedek Bahta mengatakan langkah strategis ini dinilai sebagai upaya monumental dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk. 

"Kami menyambut dengan penuh semangat inisiatif pendirian Universitas Negeri di Papua Tengah sebagai langkah monumental untuk menciptakan keadilan pendidikan di tanah ini. Kehadiran kampus negeri tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga harapan bagi ribuan pemuda Papua Tengah untuk membangun masa depan tanpa harus pergi jauh dari kampung halaman," kata Sedek kepada awak media, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

"Kami mengajak seluruh elemen pemuda untuk bersatu, mendukung, dan mengawal proses ini. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, dan pemuda Papua Tengah pantas memiliki senjata itu di rumah sendiri," sambungnya.

Berikut komitmen dukungan KNPI Papua Tengah:  

1. Mendukung Secara Moril dan Kelembagaan terhadap seluruh proses dan tahapan pendirian universitas negeri ini.

2. Menjadi Jembatan Komunikasi antara pemuda, pemerintah, dan dunia akademik untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat lokal terwakili dalam desain kelembagaan kampus.

3. Mengawal Transparansi dan Partisipasi dalam proses penyusunan naskah akademik, masterplan, dan proposal kelembagaan ke tingkat nasional.

4. Memastikan Afirmasi Lokal, agar keterlibatan pemuda dan masyarakat adat dalam proses pembangunan kampus mendapatkan perhatian serius. (raa)