Peneliti Ungkap ORI Jadi Solusi Berbagai Permasalahan Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Otonomi Rakyat Indonesia (ORI) merupakan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan sebagai persiapan menuju Indonesia Emas.

Peneliti ORI, Ibrahim Qamarius mengatakan Otonomi Rakyat Indonesia merupakan hak, wewenang, dan kewajiban rakyat untuk mengatur serta mengurus kepentingan sendiri dalam bingkai NKRI.

Menurutnya ORI merupakan pengejawantahan sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Persatuan itu lebih berfokus pada penyatuan rakyat, sedangkan kesatuan menitikberatkan pada aspek kolektif daerah sebagai dasar otonomi daerah," katanya, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).

Ibrahim menuturkan untuk kebijakan ORI ini sebagian anggaran dari APBN dan APBD akan ditransfer langsung dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Transfer dana dilakukan melalui rekening bank dilengkapi ATM yang juga berfungsi sebagai KTP dalam bentuk Single Identity Card. 

Dana yang dialokasikan itu disebut Dana Otonomi Rakyat yang bersumber dari APBN dan APBD/APBK sebesar 25 persen.

Landasan hukum kebijakan ini ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Otonomi Rakyat Indonesia, Undang-Undang tentang APBN, serta berbagai regulasi lainnya.

Ibrahim mengaku telah melakukan sejumlah riset terkait ORI termasuk penelitian terakhir dengan judul 'Analisis Daya Tarik Rasional dan Emosional terhadap Penerimaan Publik pada Otonomi Rakyat Indonesia' pada 2025 ini.

Penelitian menggunakan metode experimental research design dengan 1.007 responden dari berbagai provinsi.

Hasil riset menunjukkan bahwa ORI dengan alokasi anggaran 25 persen dari APBN mempunyai skor lebih tinggi pada semua dependent variable penerimaan publik (public acceptance), bahkan melampaui otonomi desa dan progam bantuan lainnya.

Manfaat ORI menurut hasil beberapa penelitian Dr. Ibrahim Qamarius di antaranya:

Pertama, Keadilan dan Kesejahteraan yakni Dana ORI diberikan kepada seluruh rakyat termasuk anak-anak melalui orang tua atau wali mereka yang bertujuan mencegah dominasi penguasaan anggaran APBN oleh oligarki atau mafia ekonomi.

Kedua, Pemantapan Demokrasi dan Hukum yakni politik biaya tinggi yang sering memicu korupsi diyakini bisa ditekan dengan kebijakan ORI ini berupa rakyat tidak lagi mudah disuap jelang pemilu atau pileg karena rakyat mendapat alokasi anggaran rutin.