Pertama Kali Jakarta Diundang PBB, Gubernur Pramono Hadiri Forum Politik Pembangunan Berkelanjutan

tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menghadiri sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin (14/7).

Kehadiran Gubernur Pramono dalam forum internasional ini menandai momen bersejarah bagi Jakarta, karena untuk pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta diundang secara resmi oleh Kantor Pusat PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global. Forum ini merupakan panggung strategis bagi para pemimpin dunia, diplomat, dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan tantangan global yang tengah dihadapi.

Kehadiran Jakarta dalam forum ini mencerminkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju kota global yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan pentingnya kolaborasi antarkota dan negara dalam menjawab persoalan urbanisasi, krisis iklim, serta kesenjangan sosial.

"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global. Saat ini, Jakarta sedang menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas,” paparnya.

Gubernur Pramono juga menerangkan, keikutsertaan Jakarta di markas besar PBB sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai ASEAN Hub, yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan ASEAN. “Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif,” imbuhnya.

Sumber :

• Pemprov DKI Jakarta

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mendukung keikutsertaan kepala daerah dalam forum seperti HLPF sebagai bukti konkret bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas sub-nasional melalui pemerintah daerah yang semakin diperhitungkan secara global.