Berani Cabut Izin Tambang Bermasalah, Presiden Prabowo Disebut Berpihak ke Masyarakat Papua

Jakarta, tvOnennews.com - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyoroti langkah pemerintah yang berani mencabut sejumlah izin tambang bermasalah.

Menurutnya, keputusan pemerintah mencabut sejumlah izin tambang yang bermasalah dinilai sebagai langkah nyata Presiden Prabowo Subianto memperkuat pembangunan berkelanjutan serta perlindungan kepentingan masyarakat daerah, termasuk di Papua.

Dia mengatakan pencabutan izin tambang merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah menegakkan aturan main di sektor sumber daya alam. 

“Ini penting agar pelaku usaha menaati kaidah eksplorasi yang bertanggung jawab,” ujar Komaidi dilansir Minggu (22/6/2025).

Menurut Komaidi, kebijakan ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang kini menjadi salah satu agenda prioritas nasional. 

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, termasuk wilayah timur Indonesia.

“Smelter yang dibangun dekat lokasi tambang tidak hanya efisien, tetapi juga menjadi pusat industri baru. Ini adalah bentuk nyata pemerataan pembangunan,” katanya.

Papua menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. 

Dengan pencabutan izin tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan, masyarakat Papua diharapkan dapat memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alam di daerahnya.

Meski dalam proses hilirisasi sering muncul tantangan, termasuk potensi kerusakan lingkungan di tahap awal, Komaidi menilai hal ini bukan hal baru dalam sejarah pembangunan ekonomi global. 

Ia mencontohkan, Eropa saat revolusi industri juga mengalami hal serupa sebelum sistem regulasi dan perbaikan lingkungan berjalan efektif.

“Yang penting adalah adanya evaluasi dan siklus kebijakan yang terus berputar demi mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini memiliki sekitar 40 hingga 45 persen cadangan nikel dunia. Ini menjadikan Indonesia sebagai pemain strategis dalam rantai pasok global, terutama untuk industri kendaraan listrik dan baterai.

Komaidi menegaskan, hilirisasi yang dilakukan harus tetap mengedepankan prinsip keadilan. 

“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, hasil dari pembangunan ini harus benar-benar menetes ke masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah penghasil sumber daya,” tuturnya.(lgn)