Golkar Sebut RUPTL 2025–2034 Jadi Katalis Pemerataan Ekonomi, Singgung Ucapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Jakarta, tvOnenews.com — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi menyoroti langkah PLN soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Menurutnya, dokumen ini bukan semata strategi kelistrikan, melainkan menjadi peta jalan menuju pemerataan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

"Dengan proyeksi investasi mencapai Rp 2.967,4 triliun untuk pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi, hingga program listrik desa, kebijakan ini akan menjadi katalis penting bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru," ujar Abdul Rahman, Rabu (4/6/2025).

Dia menambahkan, RUPTL menjadi salah satu instrumen strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi, seiring eratnya keterkaitan antara akses listrik dengan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor, seperti industri, pertanian modern, pariwisata, hingga ekonomi digital.

"Tanpa listrik yang stabil dan merata, potensi ekonomi di daerah sulit berkembang secara optimal," jelasnya.

Abdul Rahman juga menyoroti potensi penciptaan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja dari pelaksanaan RUPTL ini, mulai dari sektor konstruksi hingga pengelolaan energi. 

Menurutnya, dampak berganda dari program ini tak hanya memperluas akses terhadap energi, tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat di pelosok.

“Bukan hanya listrik yang tersebar, tetapi juga penghasilan dan kesempatan kerja yang ikut menyebar ke seluruh penjuru negeri,” katanya.

Selain itu, Abdul Rahman menilai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyinggung pengalamannya tumbuh tanpa listrik sebagai motivasi memperjuangkan akses energi bagi seluruh rakyat.

“Pernyataan Pak Menteri adalah pengingat bahwa ketimpangan energi bisa menciptakan kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas ekonomi. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terus terjadi,” ujarnya.

Dia mendorong agar pelaksanaan RUPTL dilakukan secara terencana, transparan, dan terbuka terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan. 

Menurutnya, transisi energi dan keadilan energi perlu berjalan beriringan.

“Listrik yang hadir ke pelosok bukan hanya menyalakan lampu, tetapi juga menyalakan harapan dan produktivitas rakyat,” kata Abdul Rahman.(lgn)