Menteri Lingkungan Hidup Tinjau Kawasan Industri Morowali, Tegaskan Negara Hadir Atasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/BPLH menegaskan kehadirannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini ditegaskan lewat kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup bersama sejumlah pejabat Pemkab Morowali ke kawasan industri Morowali (IMIP)/ Indonesia Morowali Industrial Park di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. 

Kunjungan ini menjadi langkah responsif atas serangkaian persoalan pencemaran dan potensi bencana ekologis di kawasan industri pengolahan dan pemurnian nikel tersebut. Dalam kegiatan ini, Menteri Hanif dan tim teknis memeriksa langsung beberapa lokasi krusial. Antara lain, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bahomakmur milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), area banjir di PT ONI, serta unit-unit smelter milik PT ITSS yang sebelumnya mengalami insiden ledakan tungku.

“Negara tidak boleh lengah. Kita hadir untuk memastikan bahwa keselamatan lingkungan dan manusia menjadi prioritas. Tidak boleh lagi ada bencana akibat abainya tata kelola industri terhadap lingkungan,” ujar Menteri di sela-sela peninjauan.

Kondisi lapangan menunjukkan sejumlah catatan serius. Di TPA Bahomakmur, ditemukan praktik open dumping yang berisiko mencemari tanah dan air sekitar. Sementara di kawasan PT ONI, air banjir dialirkan langsung ke kanal laut tanpa sistem pengendalian limbah yang memadai. Lebih lanjut, kegiatan pembuangan slag nikel dan tailing di beberapa titik diduga berlangsung tanpa pengawasan teknis yang layak, memicu kekhawatiran akan pencemaran logam berat.

Situasi di PT ITSS juga menjadi sorotan. Perusahaan ini dilaporkan memiliki 26 sumber emisi tidak bergerak, namun hanya sebagian yang terpantau melalui sistem CEMS (Continuous Emission Monitoring System). Insiden tragis yang terjadi pada 24 Desember 2023, saat ledakan tungku menewaskan 21 orang dan melukai puluhan lainnya, menunjukkan lemahnya aspek keselamatan kerja dan pengelolaan emisi. 

“Ini bukan hanya soal pelanggaran administratif. Ini soal nyawa, soal masa depan lingkungan, dan soal tanggung jawab. Negara akan hadir lebih kuat dan lebih tegas,” tegas Menteri.

Baca Juga

Sinergi PTPN I, KLHK, dan Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola Lingkungan

Sumber :

• Antara

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan terhadap industri ekstraktif serta mencegah terjadinya bencana lingkungan lanjutan. Pemerintah berkomitmen mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi, memperbaiki sistem pelaporan lingkungan, dan memastikan bahwa setiap risiko dikelola secara transparan dan akuntabel.

Langkah-langkah korektif akan diambil dalam waktu dekat, termasuk evaluasi izin lingkungan, penerapan sanksi administratif, dan pelibatan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran berat.

Melalui pendekatan dialogis, tim teknis dari KLH/ BPLH juga berdiskusi langsung dengan pengelola kawasan industri. Pemerintah memberikan batas waktu untuk pelaporan ulang kondisi aktual dan perbaikan sistem pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

“Kita tidak sedang menghambat investasi, tetapi memastikan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan nyawa. Morowali adalah contoh penting bahwa keberlanjutan harus berjalan seiring dengan kemajuan,”  pungkas Menteri Hanif.(chm)