Gubernur Jawa Timur Lakukan Pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI di Kantor Kemenkes RI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan audiensi bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma, Kantor Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, Minggu (13/4).

Dalam audiensi ini, keduanya membahas rencana menjadikan RSUD Dr. Soetomo (RSDS) di Surabaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) di Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) atau Hospital Based bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Bedah Saraf dan Prodi Radiologi.

Atas rencana tersebut, Gubernur Khofifah mengaku optimis bahwa program RSPPU ini akan menjadi momen pembenahan ekosistem bukan hanya pendidikan kedokteran, tetapi juga pembenahan tata kelola Rumah Sakit di Jawa Timur.

“InsyaAllah, ini akan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola rumah sakit bukan hanya pendidikan kedokteran kita. Ini jadi momen bagi kita untuk berbenah,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Pendidikan Dokter, Dokter Spesialis sendiri masuk pada pendidikan klinis - profesi. Sehingga, akan lebih tepat jika masuk dalam regulasi Kementrian Kesehatan. Mengutip arahan Menkes Budi, Khofifah mengatakan bahwa proses pendidikan kedokteran khususnya yang spesialis di luar negeri lazim dilakukan secara hospital based. Sementara saat ini proses pendidikan di Indonesia dilakukan secara akademik atau dalam bentuk university based.

“Hospital based residential program seyogyanya dapat menjadi suplementer dan bukan competitor University based residential program. Ini karena output lulusan dari RSPPU yang dimasukkan dalam program LPDP, adalah fokus pada rekruitmen dan distribusi dokter-dokter spesialis tersebut di daerah terpencil dan tertinggal. Yang tujuannya adalah mengisi kesenjangan jumlah serta distribusi dokter spesialis di daerah,” jelasnya.

Khofifah menekankan, keseriusan Pemprov Jatim dalam program RSPPU ini juga berseiring dengan visi besar dari Presiden RI Prabowo Subianto. Utamanya terkait kebutuhan terhadap pemerataan layanan kesehatan baik dokter umum dan spesialis, yang hingga saat ini terkesan mahal dan lama prosesnya.