Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Ponpes saat Ramadan, Ahmad Irawan: Safari Konsitusionalisme

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia berkunjung ke Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wa (Dalwa), Pasuruan dan Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai kegiatan ini bukan sekadar safari Ramadhan, melainkan bentuk 'Safari Konstitusionalisme' yang menekankan implementasi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.  

"Saya menyaksikan langsung bagaimana Bang Bahlil menunjukkan sikap tawadhu (rendah hati,red) saat bersilaturahmi dengan para pengasuh dan keluarga besar pesantren. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, Bang Bahlil memberikan teladan bagaimana menghormati ulama dan pesantren," ujar Ahmad Irawan, Senin (17/3/2025).

Dia menekankan Bahlil secara konsisten mengutip Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Sebagai Menteri ESDM, Bang Bahlil memahami betul amanat konstitusi ini. Beliau berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak lagi dimonopoli oleh korporasi besar, melainkan melibatkan ormas, UMKM, koperasi, hingga pesantren," jelasnya.

Dia menambahkan langkah ini bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengelola kekayaan alam Indonesia.  

Baca Juga

Prabowo Pangkas Tenggat Jadi 7 Hari, Ratusan IUP Tambang Bermasalah Siap Dicabut Tanpa Kompromi

"Selama ini, mekanisme tender di sektor pengelolaan sumber daya alam cenderung dimenangkan oleh korporasi besar. Bang Bahlil ingin mengubah paradigma ini dengan memberikan prioritas kepada ormas, UMKM, koperasi, dan pesantren sebagai pelaku usaha maupun penerima manfaat," tambahnya.

Selain itu, Ahmad Irawan mengatakan Bahlil juga menekankan pentingnya hilirisasi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.  

"Ini adalah bentuk tanggung jawab spiritual dan kesadaran akan pentingnya menjaga alam untuk kesejahteraan rakyat serta generasi mendatang," tuturnya.

Dia menilai langkah yang diambil Bahlil merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi ekonomi yang berkeadilan, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.  

"Kekuasaan yang dipegang Bang Bahlil dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah makna sejati dari pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan konstitusi," imbuhnya.(lgn)