Tak Main-main, Gerakan Mahasiswa Indonesia Gelap Soroti Asas Dominus Litis

Surabaya, tvOnenews.com - Gerakan mahasiswa "Indonesia Gelap" semakin gencar menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), khususnya terkait asas dominus litis.

Pakar hukum pidana dan  dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Dr. Imron Rosyadi, menjelaskan, ketika asas dominus litis berlaku maka Lembaga Adhyaksa memiliki wewenang menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan.

Untuk itu, jika asas tersebut diterapkan maka perlu aturan agar antar penegak hukum bisa saling mengawasi.

"Kita tahu kultur Indonesia, andaikan diberikan kewenangan yang absolut power,  gak bisa dibayangkan. Maka, agar tidak terjadi kesewenang-sewenangan, berikan aturan turunan yang bisa sama-sama diawasi oleh penegak hukum," kata dia dalam keteranganna, Kamis (20/2/2025).

Imron membandingkan sistem di Perancis dan Belanda, dua negara yang menerapkan dominus litis.

Di negara-negara tersebut, polisi tetap memiliki peran pengawasan atas tuntutan yang diajukan jaksa, meskipun berkas perkara telah diserahkan.  

Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia saat ini, di mana setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), seluruh proses selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan.

"Meskipun saya pribadi kurang setuju dengan dominus litis, kalau ada  pengawasan antar-lembaga minimal dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang absolut," tambahnya.

Mahasiswa UINSA diketahui juga telah menggelar diskusi terkait Dominus Litis, di Gedung Fisip, pada Selasa (18/2/2025).

Secara garis besar mereka ketar-ketir asas yang sedang menjadi pembahasan di DPR RI sejak 2021, diam-diam bisa disahkan.

Sebagai bentuk protes, selesai acara tersebut, mahasiswa berfoto bersama sembari membentangkan banner dengan tulisan Mahasiswa Surabaya Menolak Dominus Litis.

Khoirul Umam, dosen FISIP UINSA, turut  mengungkapkan kekhawatirannya.

Dia juga menilai asas ini berpotensi memusatkan kekuasaan di Kejaksaan.

Selain itu, juga bisa berisiko mengaburkan batas tugas antara polisi, jaksa, dan hakim.

"Kewenangan yang berlebih kepada Kejaksaan dapat mengancam merusak sistem peradilan pidana, karena mendegradasi dan mendistorsi peran lembaga penegak hukum lain," tandasnya.(lkf)