Sah, Endang Tirtana Jadi Doktor Administrasi Publik Pertama di UMJ

Jakarta, tvOnenews.com - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ma'mun Murod, M. Si. mengapresiasi Endang Tirtana yang resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ. 

Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma'mun Murod, M. Si. mengatakan, Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik.

"Bapak Endang Tirtana resmi menyandang gelar doktor. Dan menjadi yang pertama di Administrasi Publik Fisip UMJ," katanya usai sidang terbuka di UMJ, Rabu (5/2/2025).

Endang dalam disertasinya mengusung tema Model Partisipasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19 :
Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Dia menemukan, keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi krisis dengan kehadiran MDMC.

Baca Juga

Selain Penyesuaian Rute, Pemerintah Buka Opsi Penundaan Pemberangkatan Haji Karena Dampak Eskalasi Timur Tengah

Sebab, Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem dan antisipasi tantangan di masa mendatang

"Penelitian inI menemukan bentuk partisipasi MDMC dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ditopang dan digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan eksternal dan berbagai sumber daya di tingkat pusat hingga akar rumput," ujarnya.

"Serta praktik inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di Indonesia," tambah Endang Tirtana.

Untuk itu, Muhammadiyah disarankan membangun saluran komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk forum diskusi rutin atau platform kolaboratif.

"MDMC perlu meningkatkan evaluasi program secara mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan dampak program terhadap kebutuhan masyarakat. Selama ini, evaluasi belum menyeluruh, sehingga kualitas partisipasi masyarakat belum dapat diukur dengan presisi," jelasnya.

Selain itu, Endang Tirtana menambahkan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dan inovatif khususnya melibatkan organisasi berbasis agama secara luas dalam pengerbangan kebijakan.

Mulai dari proses perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan

"Penelitian selanjutnya perlu menguji model partisipasi integratif ini dalam konteks krisis lainnya, seperti bencana alam dan krisis kesehatan lainnya melalui berbagai pendekatan ilmiah baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif," tuturnya.(lkf)