Jasa Raharja Sampaikan Kesiapan Pengamanan Nataru dalam Rakor Lintas Sektoral

“Oleh karena itu, kita harus bersiap menghadapi kemungkinan peningkatan pergerakan tahun ini,” imbuh Kapolri.

Listyo juga menyampaikan bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik 2024, berdasarkan data dari Indikator, mencatat tingkat kepuasan sebesar 90,4%. Hasil ini menjadi tantangan bagi semua stakeholder untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan angka kepuasan masyarakat dalam Operasi Lilin 2024. 

“Dalam rangka itu, kita melibatkan 75.440 personel Polri, ribuan personel dari berbagai pemangku kepentingan, serta mendirikan 2.794 posko pelayanan terpadu. Kita perlu persiapkan dengan keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk di tempat-tempat wisata,” tutup Kapolri.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya akan mulai mengoperasikan posko terpadu untuk mendukung arus mudik dan balik pada periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Posko tersebut akan beroperasi mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. 

“Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 21 Desember. Kami juga telah menyiapkan berbagai upaya, terutama terkait sarana transportasi di jalur darat, laut, udara, dan kereta api,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi cuaca selama perjalanan. 

“Kami akan terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. Hal ini agar masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan lebih baik,” tambahnya.

Sumber :

• Istimewa

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa TNI telah mempersiapkan 80.000 personel untuk membantu Polri dalam menjaga keamanan selama periode Nataru. 

“Kami melibatkan personel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu, kami juga menyiapkan sarana transportasi darat, laut, dan udara, termasuk beberapa pesawat untuk mendukung pengamanan,” jelasnya.

Rakor Lintas Sektoral Operasi Lilin 2024 juga dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian pekerjaan Umum, Kementerian perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama, TNI-Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya.(chm)