Pj. Gubernur Heru Tegaskan Pemprov DKI Perkuat Komitmen Good Governance dan Anti-Korupsi

Dilihat dari sisi penegakan hukum, Pj. Gubernur Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah. Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.

"Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," terangnya.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Heru mengatakan, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance. Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," pungkasnya.

Baca Juga

Sasar Pembayaran PBB, Pemkot Madiun Gulirkan Layanan Pajak Keliling

Dalam acara yang sama, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sangat concern dalam membangun nilai-nilai integritas, bukan hanya bagi internal Pemprov, tapi bagi seluruh masyarakat Jakarta.

"Untuk itu, Pemprov DKI serius menyelesaikan masalah judol. Kita semuanya concern memastikan bahwa kita berupaya keras supaya judi online ini bisa dicegah dan diberantas. Makanya melalaui forum ini, kita mengajak semua unsur, karena ini tanggung jawab bersama untuk sama-sama melakukan aktivitas menjaga terjadinya pemaparan judi online," kata Syaefuloh.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, memberikan perlindungan warga dari berbagai hal termasuk judi online adalah kewajiban negara. Oleh karena itu, kehadiran negara akan terus dilakukan dalam memberikan ketertiban dan keteraturan bagi kehidupan masyarakat untuk seluruh aspek kehidupan.