Sekjen Gerindra Usul Soal Ekspor Pasir Laut Ditunda Dulu, Ini Alasannya

“Ya, ini kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudharotnya. Ketika mudharot lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” tukasnya.

Tetapi terkait pendapatnya dalam penundaan ekspor pasir laut ini belum disampaikan ke Presiden Joko Widodo. 

Karena menurut Muzani ada baiknya juga diperhatikan dengan pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, dan ahli lingkungan.

“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi membuka kembali peluang ekspor pasir laut usai menandatangani Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada Mei 2023. 

Setahun berselang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merilis aturan pelaksana, yakni Permendag No. 20 Tahun 2024 dan Permendag No. 21 Tahun 2024, yang menjadi tonggak dimulainya kembali ekspor pasir laut. 

Selama 20 tahun sebelumnya, sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, ekspor pasir laut dilarang pemerintah akibat polemik yang memanas saat itu.