LaNyalla: Kebudayaan adalah Karakter dan Jati Diri Bangsa

Sebagai Ketua DPD RI, ia mengaku sengaja menyuarakan dan terus mendorong agar para Pewaris Kerajaan dan Kesultanan serta Masyarakat Adat Nusantara mendapat tempat untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena mereka adalah bagian dari penjaga Ketahanan Kebudayaan, yang merupakan bagian penting dari Ketahanan Nasional Indonesia. 

“Apalagi kita menghadapi tantangan sekaligus ancaman Global akibat disrupsi yang terjadi di Dunia. Baik yang disebabkan oleh ketegangan Geopolitik Global, maupun Disrupsi Teknologi dan Disrupsi Lingkungan. Ini bukan main-main, harus dihadapi dengan semangat kebersamaan yang kuat, jangan biarkan pemerintah sendirian,” tandasnya.   

Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak semua pihak untuk terus memperjuangkan penguatan ketahanan kebudayaan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia, melalui penguatan karakter dan jati diri bangsa yang mengacu kepada Nilai-Nilai Luhur Pancasila. 

Sementara itu, FGD berjalan menarik dan diikuti sangat antusias oleh para peserta. Dengan dipimpin langsung oleh Putu Eka Gunayasa sebagai moderator, dua narasumber yakni Raja Denpasar Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar dan Dosen Institut Seni Indonesia Denpasar, Dr Kadek Suartaya banyak mendapatkan respon dari peserta. 

Ida Pengelingsir Puri Satria Denpasar mengatakan, dirinya sangat setuju dengan apa yang diutarakan oleh Ketua DPD RI. Kata dia, sumber dari kebudayaan itu adalah keraton atau kerajaan. Karena dengan semakin lestarinya keraton dan kerajaan, maka semakin kuat bangsa ini. 

Baca Juga

Pengangkatan Hendarsam Marantoko sebagai Dirjen Imigrasi Momentum Tepat untuk Pembenahan

"Oleh karena itu, beliau harus terpilih kembali menjadi ketua DPD RI periode berikutnya. Karena hanya beliau yang memperjuangkan Kerajaan dan Kesultanan di tanah air selama ini. Itu artinya, beliau sudah nyata ikut andil menjaga ketahanan nasional, melalui ketahanan kebudayaan,” kata Ida Penglisir yang langsung disambut tepuk tangan meriah. 

Ida juga menambahkan, untuk melestarikan kebudayaan, maka harus melalui proses adaptasi dari tahun ke tahun. DPD RI sebagai lembaga tinggi negara telah berhasil menuntun adaptasi tersebut. 

“Karena melestarikan budaya juga harus ada payung hukum, maka RUU inisiatif dari DPD RI harus terus didorong sampai menjadi Undang-Undang,” tegasnya.