Pengusaha Es Krim Gelato di Bali Asal Belanda Yakin Hukum di Indonesia Berkeadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Leonard Alexander Vareckeen, Komisaris PT AFG mempertanyakan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang diduga memihak terlapor Robert dalam perkara praperadilan melawan Polda Bali.

Pria yang akrab disapa Leonardo itu menilai putusan praperadilan tersebut tidak sebanding dengan dugaan tindak pidana pencurian yang diduga terorganisir. 

"Ancaman hukuman penjara maksimal 9 hingga 12 tahun dan tidak percaya ada pelaku yang secara jelas-jelas dan kasar masuk bersama 50 orang dan mengambil barang senilai Rp10 miliar dari perusahaan, tapi bisa dibebaskan dari penjara dalam sidang praperadilan," ungkap Leonardo dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5).

Menurutnya, Polda Bali mempunyai bukti kuat dan meyakinkan berupa rekaman video bahwa Robert hadir di TKP pada 31 Maret 2023 lalu.

Ia juga menyoroti pernyataan Andrew Sutedja, kuasa hukum Robert. Untuk kedua kalinya, Andrew Sutedja mengaku dalam keterangan publiknya beberapa hari terakhir, seperti dilansir beberapa media online di Bali, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa kliennya bersalah atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut.

Andrew Sutedja menyatakan bahwa Robert diinstruksikan mencuri atas nama atasan sekaligus orang yang mempekerjakannya, yaitu Evianne Tantono.

“Secara teknis, menurut hukum Indonesia, pengakuan publik ini berarti bahwa Robert bukan lagi tersangka, melainkan seorang penjahat yang mengaku, begitu pula yang mempekerjakannya,” kata Leonardo.

Ia mengatakan, Polda Bali memiliki semua bukti yang meyakinkan bahwa dirinya pemilik 100 persen perusahaan tersebut. PT AFG dan PT LGA serta seluruh asetnya.

“Tidak masuk akal jika dua orang yang mengaku pencuri yang bukan pemilik atau pemegang saham bisa masuk dengan kasar dan mencuri semua barang saya di restoran saya dan memuatnya keenam truk.” tambah Leonardo.

Pria berkewarganegaraan Belanda itu terkejut dengan putusan hakim tunggal PN Denpasar yang tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan 100 persen dan pengakuan publik Andrew Sutedja bahwa kedua kliennya bersalah. 

"Saya heran dan tidak percaya hukum di negara hukum (Indonesia) bisa seperti ini, saya yakin ini bukan keputusan yang mengakomodir hukum keadilan," katanya.

Ia menegaskan, tidak akan berhenti untuk mendapatkan keadilan hukum di negara yang menjunjung hukum yang adil.