Komite IV: Tekan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Melalui Pemberdayaan UMKM

tvOnenews.com - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang difokuskan pada Kebijakan Bank Indonesia Terkait  Pemberdayaan UMKM dalam rangka menekan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah.

Rahmat Dwi Saputra, dalam sambutannya selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa “Dalam Kegiatan ini  diharapkan kita bisa saling sharing atau bertukar pikiran mengenai program pemberdayaan UMKM di daerah terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diukur dari inflasi dan nilai tukar”

Casytha A. Kathmandu, Senator dari Provinsi Jawa Tengah dalam sambutannya mengatakan “Terdapat 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan yang berbeda-beda maka harapannya dalam pertemuan ini akan diperoleh informasi yang komprehensif terkait bagaimana upaya dan peran Bank Indonesia dalam membina dan memberdayakan UMKM di Daerah, serta kendala dan tantangan ke depannya, dan dampaknya dalam menekan laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah.” Selanjutnya, Casytha menekankan bahwa “Hal ini diperlukan sinergi dari semua pihak, baik swasta, pemerintah termasuk BI dalam menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung untuk kemajuan UMKM khususnya di Provinsi Jawa Tengah.”

 KH. Amang Syafrudin, Lc, Ketua Komite IV, Senator asal Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa “Komite IV hadir disini ingin mengetahui lebih banyak lagi sejumlah permasalahan terkait penanganan inflasi di Provinsi Jawa Tengah terutama dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM” Selain itu, KH. Amang Syafrudin, Lc menambahkan bahwa “UMKM menyumbang perekonomian yang cukup kuat mengingat iklim usaha khususnya UMKM di Provinsi Jawa Tengah cukup baik. Provinsi Jawa Tengah memiliki lebih kurang 4,2 juta UMKM dan telah menghasilkan 180.000 UMKM binaan. Dari UMKM binaan tersebut, Jawa Tengah menyerap 1.337.156 tenaga kerja. UMKM juga menghasilkan nilai aset Rp 38,995 triliun dan omzet Rp 68 triliun lebih. 

Senator Jawa Barat KH. Amang Syafrudin juga mengharapkan “Pemberdayaan UMKM yang dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif, mulai dari kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan”.