Komite IV DPD RI Rapat Kerja dengan BPS Bahas KEM-PPKF di RAPBN 2025

Selain itu Senator dari Provinsi DI Yogyakarta tersebut juga mendorong agar regulasi terkait BPS diperbarui. “Undang-Undang tentang Statistik sudah terlalu tua, sehingga perlu direvisi, DPD RI mendorong agar Undang-Undang Statstik ini direvisi, arahnya agar undang-undang yang baru itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman,” ucap Afnan.

dr. Jihan Nurlela, M.M., Senator dari Provinsi Lampung mendukung program Satu Data Indonesia untuk menciptakan data tunggal di Indonesia karena data tunggal ini mendorong pengambilan kebijakan yang tepat. “Selain itu kami juga menyoroti, di Provinsi Lampung pertumbuhan ekonomi 3,30 persen, tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 4,55 persen, apakah ada penyebab khusus penurunan angka pertumbuhan ekonomi di Lampung ini?” ucap dr. Jihan Nurlela, M.M.

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Senator Provinsi Gorontalo, mengapresiasi data-data yang disajikan BPS, Fadel menyoroti tingginya angka kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu Senator Provinsi Gorontalo tersebut juga mendorong terjalinnya kerjasama antara DPD RI dengan BPS di tingkat provinsi perlu ditingkatkan untuk mendorong program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. 

Dr. Made Mangku Pastika, M.M., Senator Provinsi Bali menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Mengapa terjadi anomali daerah-daerah kaya tapi masyarakatnya miskin, jadi apa yang terjadi mungkin perlu kita secara terbuka berdasarkan data. Kita tahu bahwa Papua memperoleh Dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data-data yang menjadi kewenangannya. 

Ikbal HI Djabid, S.E., M.M., Senator Provinsi Maluku Utara, bagaimana sebenarnya memahami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga di beberapa provinsi. Saya lihat perubahan kehidupan masyarakat membuat masyarakat petani berubah menjadi m

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat, setelah mendengarkan paparan terkait angka kemiskinan di Papua ini menjadi persoalan. APBD 19 Trilliun, untuk 11 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk lebih kurang 1 juta. Belum termasuk Dana Desa dan dana lainnya. Terkait kemiskinan di Papua banyak masyarakat tidak mengaku miskin. Terkait pendidikan di Papua memang sangat mengkhawatirkan, tidak adanya guru di sekolah-sekolah di Papua. Papua memang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu dokter-dokter juga sangat kekurangan di Papua. 

Fernando Sinaga, Senator Provinsi Kalimantan Utara berharap agar sinergi antara BPS dengan DPD RI terus ditingkatkan. Selain itu sinergi antar lembaga pemerintah juga bisa ditingkatkan terkait dengan berbagai data-data kependudukan.