Korupsi Mesjid Sriwijaya, Mantan Sekda Mukti Divonis 7 Tahun Penjara, Ahmad Nasuhi 8 Tahun Bui

Palembang – Dua Terdakwa mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman divonis 7 tahun penjara dan mantan Plt Karo Kesra Ahmad Nasuhi, divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim yang diketahui Hakim Abdul Aziz SH MH, di PN Tipikor Palembang, Rabu (29/12/2021).
Kedua terdakwa terkait kasus pembangunan korupsi Mesjid Sriwijaya. Dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Palembang, untuk Mukti Sulaiman divonis 7 tahun penjara sedangkan Ahmad Nasuhi divonis 8 tahun penjara.
 
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang yang diketuai Abdul Aziz SH MH saat membacakan putusan di persidangan mengatakan, berdasarkan fakta sidang, keterangan saksi dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan maka kedua Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya orang lain dan korporasi hingga mengakibatkan kerugian negara, serta melakukan perbuatan pidana berlanjut
 
Masih kata Hakim, dari itu dalam perkara ini kedua Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
“Mengadili, Terdakwa Mukti Sulaiman dengan vonis 7 tahun dan Ahmad Nasuhi 8 tahun penjara. Keduanya juga didenda Rp 400 juta subsider 4 bulan," tuturnya
 
Majelis Hakim juga mengabaikan ‘Justice Colaborator’ (JS) yang diajukan Terdakwa Mukti Sulaiman. Hal ini terungkap usai Majelis Hakim membacakan Vonis kepada dua Terdakwa di PN Tipikor Palembang, Rabu (29/12/2021) 
 
Menurut Hakim, ‘Justice Colaborator’ yang diajuhkan oleh terdakwa Mukti Sulaiman tidak dapat terpenuhi.
 
Yang mana Majelis Hakim menilai jika Mukti Sulaiman sebagai ‘Justice Colaborator’ kurang jujur dalam mengungkap fakta perkara dan tidak menunjukan bukti-bukti signifikan sehingga tidak membantu mengungkap perkara dan keterlibatan orang lain dalam perkara Mesjid Sriwijaya.
 
"Maka dari itu ‘Justice Colaborator’ Mukti Sulaiman tidak dapat terpenuhi dan diabaikan," ujar Hakim Anggota Waslam Makshid. (Junjati Patra, Madon/ Lno)