Cair, PT Adhi Karya Tbk Akhirnya Terima Pembayaran Bangun Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Rp4,1 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - PT Adhi Karya Tbk telah menerima sebagian realisasi pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek Fase I pada April 2024. Total nilai yang perseroan terima pada pembayaran kali ini sebesar Rp4,1 triliun, termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya Tbk Farid Budiyanto, pembayaran kali ini adalah untuk pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

"Pembayaran ini dilakukan setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari perencanaan desain, pembangunan struktur, hingga pembangunan stasiun
dan fasilitasnya," jelasnya. 

LRT Jabodebek memliki tiga lintas pelayanan yaitu Cawang–Cibubur, Cawang–Dukuh Atas, dan Cawang–Bekasi Timur dan telah diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 27 Agustus 2023.

Secara keseluruhan perseroan telah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun (termasuk PPN) dari nilai kontrak Rp 25,5 triliun (termasuk PPN) berdasarkan kontrak adendum 6. 

Pembayaran atas proyek LRT Jabodebek ini akan meningkatkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi perseroan ke depannya.

Baca Juga

Uang DP Dinyatakan Hangus Akibat Gagal Bayar Cicilan, Bagaimana Hukumnya dalam Agama Islam?

Kontrak Baru

Hingga Februari 2024 lalu, PT Adhi Karya Tbk  telah membukukan kontrak senilai Rp4,8 Triliun, atau naik Sebesar 14 persen dibandingkan Tahun Lalu.

Kontribusi kontrak baru terbesar diperoleh dari Proyek Tambak Udang Sumbawa, Proyek Gedung Otorita IKN, Proyek RS Eka Hospital BSD, Proyek RS Khusus Bedah Columbia Asia Semarang, dan Proyek SPAM Kamijoro.

Lini bisnis Engineering & Konstruksi mendominasi kontribusi kontrak baru sebesar 95 persen, diikuti lini bisnis Manufaktur sebesar 3 persen  dan lini bisnis lainnya sebesar 2 persen. 

Berdasarkan sumber pendanaan kontrak baru berasal dari Pemerintah sebesar 83 persen, serta Swasta dan Lainnya sebesar 17 persen.

Perolehan kontrak baru berdasarkan tipe pekerjaan Sumber Daya Air sebesar 68 persen, diikuti dengan tipe pekerjaan Gedung sebesar 28 persen, dan pekerjaan lainnya sebesar 4 persen. (hsb)